Presidential Threshold Digugat, Hakim MK: Bukan Hal Baru

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan judicial review (JR) atas presidential threshold (PT) 20 persen Pilpres 2019. Gugatan tersebut diajukan oleh lima pemohon yang menyatakan sebagai perwakilan warga Indonesia.

Salah satu hal yang menjadi sorotan oleh majelis hakim saat sidang adalah batu uji dari gugatan. Pemohon gugatan PT Pilpres 2019 meminta agar Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Pancasila.

Baca juga: Pro-Kontra Ambang Batas Capres 2019

Menanggapi hal itu, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyebut tidak ada ketentuan baru terkait penggunaan batu uji. Ia menegaskan satu-satunya hal yang bisa dijadikan batu uji hanyalah Pancasila

"Batu uji tetap sama, mengenai Pancasila, tidak ada ketentuan lain dari UU. Yang dijadikan bahan batu uji hanya Pancasila sebagai batu ujinya. Bukan hal yang baru, tapi yang baru menjadikan Pancasila tanpa dikaitkan dengan UU itu yang baru," kata Gede dalam persidangan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Gugatan Ambang Batas Capres Diharapkan Diputus Sebelum Pilpres

Dia pun menegaskan Pancasila sebagai batu uji tidak bisa dikaitkan dengan pasal pada undang-undang.

"Satu-satunya batu uji adalah Pancasila, tidak dikaitkan dengan pasal di UU. Kalau itu sudah jadi hal yang ditekankan," tuturnya.

Berikut isi permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng, dan Usman:

Mengajukan Pasal 222 UU Pemilu untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, Pancasila, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945. Belum pernah dilakukan oleh pemohon mana pun kepada MK. Dengan demikian, ini jelas merupakan penggunaan batu uji baru dengan alasan baru. (yas/idh)