Demokrat Sepakat Setop Istilah Cebong-Kampret

Jakarta - Partai Demokrat (PD) sepakat dengan pernyataan KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) yang meminta tidak ada lagi sebutan 'kecebong' atau 'kampret' bagi pendukung tokoh politik yang kerap kali ramai di media sosial. Tetapi, Demokrat berharap pemerintah juga berperan adil menyikapi say war di media yang menggunakan istilah-istilah negatif.

"Demokrat sepakat untuk mengilangkan konotasi seperti itu, tapi itu kan muncul bukan tanpa dasar, ada dasarnya dulu," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean saat dihubungi detikcom, Minggu (8/7/2018).

Baca juga: PDIP Setuju Usulan Aa Gym Hilangkan Istilah Cebong-Kampret

"Jadi kalau ini sangat mendukung, ini. Hentikan bully konotasi negatif, tapi pemerintah harus adil," ujarnya.

Sikap adil yang dimaksud Ferdinand yakni, pemerintah harus membekukan akun-akun media sosial yang menyebar fitnah. Bukan hanya pada lawan politik dari pemerintahan, tetapi juga pendukung yang ikut terlibat bullying atau membuat berita bohong di media sosial.

"Karena ini muncul dari sikap pemerintah yang tak bersikap adil. Ketika di media sosial kalau ada akun tak jelas memfitnah lawan politik pemerintah, dibiarkan begitu saja. Tapi kalau ada yang menyerang pemerintah, pemerintah mudah mengirim surat buat untuk disuspend. Hal ini mengkibatkan terjadi dengan mudah, semua akhirnya mengekspreiskan diri, di media sosial tumbuh akun anonim tak jelas. Tapi kenapa akun seperti itu bebas menebar fitnah, bahkan yang sudah dilapor aja masih dibiarkan pemerintah, hal seperti itu pemerintah harus ambil sikap agar media sosial dan politik kita tak ricuh," papar Ferdinand.

Baca juga: TGB Minta Masyarakat Saling Menghargai dan Setop 'Cebong-Kampret'

Meski demikian, Ferdinand menegaskan, Demokrat senang apabila ada konsensus untuk menyetop istilah negatif semacam 'cebong-kampret' ini. Dia tidak ingin demokrasi Indonesia tercoreng karena saling hujat.

"Ya kalau memang mau ada konsesus kita sangat senang dan mengapresiasi apabila komponen bangsa menghentikan segala macam bullyan. Sayang sekali demokrasi kita diwarnai hal seperti ini," terangnya. (idn/rvk)