Gubernur Aceh Kena OTT KPK, PDIP: Kami Tak Beri Bantuan Hukum

Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. PDIP sebagai salah satu parpol pengusung Irwandi saat Pilgub Aceh 2017 menyayangkan penangkapan itu.

"Ya sangat disayangkan, bahwa dalam kapasitas sebagai gubernur, kemudian figur tokoh dari masyarakat Aceh Pak Irwandi tertangkap OTT, sehingga saya kira tinggal penegakan hukum," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Andreas memastikan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Irwandi.

Baca juga: Gubernur Irwandi Di-OTT KPK, Lampu Merah Bagi Pejabat Aceh

Tonton juga video 'Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Kena OTT KPK!'

[Gambas:Video 20detik]

"Terhadap mereka yang OTT kita tidak memberikan bantuan hukum," ujarnya.

Andreas mengatakan, PDIP selalu mengimbau dan menginstruksikan kader untuk tidak korupsi. Kader diminta untuk jujur dalam mengemban tugas khususnya sebagai pejabat publik.

"Partai selalu mengimbau, memerintahkan, menginstruksikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Tapi ketika itu terjadi, itu adalah tanggung jawab masing-masing," kata Andreas.

Baca juga: Ironi Irwandi Yusuf, Menolak Fee tapi Terjerat Korupsi

Irwandi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pendopo Gubernur, Selasa (3/7) malam. KPK menyebut total uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh yaitu Rp 500 juta. Ada dugaan duit tersebut berkaitan dengan dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

"Tim sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (4/7/2018).

(hri/hri)