UGM Galang Kekuatan Tolak Pendidikan Masuk GATS

Yogyakarta - Universtas Gadjah Mada (UGM) menyatakan menolak sektor pendidikan masuk General Agreement on Trade in Service (GATS) yang akan diberlakukan mulai bulan Desember 2005.Oleh karena itu, UGM bersama Majelis Perguruan Tinggi Negeri (MPTN) dan Forum Rektor Indonesia berupaya menggalang kekuataan untuk mendeklarasikan penolakan tersebut.Hal itu dikatakan oleh Rektor UGM Prof Dr Sofian Effendi saat mewisuda 860 lulusan Pascasarjana UGM di gedung Ghra Sabha Pramana, Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (25/7/2005)."Kami jelas menolak bila GATS 2005 nanti akan disahkan, karena layanan pendidikan bukan lagi masalah budaya yang diurus oleh Unesco tapi sudah jadi sektor layanan jasa bernilai komoditas industrial perdagangan oleh WTO," katanya.Menurut Sofian, jika para pimpinan perguruan tinggi tidak mulai dari sekarang menyatakan menolak, maka tidak berapa lama lagi akan bertekuk lutut dan tamat riwayat pendidikan di Indonesia. Sebab mau tak mau pemerintah Indonesia harus membuka akses seluasnya kepada negara asing untuk mendirikan dan membuka pendidikan tinggi maupun sekolah menengah di Indonesia.Sofian mengatakan, desakan agar sektor pendidikan masuk GATS saat ini sangat kuat dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Cina dan Singapura. Mereka mulai melihat sektor pendidikan sebagai peluang bisnis yang amat menjanjikan."Saat ini, negara-negara tersebut berusaha keras memasukkan layanan pendidikan menengah, pendidikan tinggi itu sebagai industri jasa yang perlu diatur WTO dan masuk GATS," katanya.Sofian juga menyoroti tidak adanya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam 200 Top Asian Universities berdasarkan survei yang dilakukan Universitas Jiao Tong Shanghai pada 2003. Juga tidak ada satu pun perguruan tinggi dari negara-negara ASEAN yang masuk dalam barisan 500 Top World Universities berdasarkan Newsweek edisi Asia 2004.Tidak masuknya perguruan tinggi Indonesia itu, kata Sofian, bukan saja kualitas yang rendah tetapi juga disebabkan tingkat partisipasi yang rendah. Saat ini hanya satu dari setiap 10 orang Indonesia yang berumur 19-24 tahun dapat mengenyam pendidikan tinggi, padahal di Mesir dan Malaysia, rasionya 3 dari 10 orang.Menurut dia, agar mampu bertahan pada ekonomi global yang semakin ketat persaingannya, Indonesia harus menyediakan ragam dan jenis pendidikan menengah dan tinggi yang tepat dan bermutu tinggi. Namun, masalahnya kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas untuk menyediakan layanan pendidikan bagi 3,5 juta penduduk usia 19-24 tahun."Kita berharap tidak hanya satu tapi dua dari setiap 10 penduduk usia 19-24 tahun itu mampu mengenyam pendidikan tinggi," demikian Sofian. (nrl/)