FPDIP: Pertemuan Informal Wapres-Fraksi Preseden Buruk

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan informal dengan pimpinan DPR dan perwakilan fraksi untuk membahas perjanjian Helsinki. FPDIP DPR yang tidak hadir karena tidak diundang, menilai pertemuan tersebut preseden yang buruk."Ini preseden yang kurang bagus kalau sedikit-sedikit wapres mengundang fraksi ke rumahnya untuk membahas kebijakan pemerintah," kata Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo pada detikcom per telepon, Senin (25/7/2005).Pertemuan informal tersebut berlangsung di kediaman wapres, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2005) malam. Pertemuan tersebut membahas hasil perundingan RI-GAM di Helsinki, Finlandia, pekan lalu. "Undangan untuk fraksi tidak ada meski kami juga paham karena PDIP bukan fraksi pemerintah di bawah koordinasi wapres," tandas Tjahjo. Menurutnya, preseden buruk timbul karena Wapres Jusuf Kalla yang mensponsori pertemuan itu juga adalah Ketum Partai Golkar. "Itu kesannya wapres sebagai ketua umum Golkar akan menjadi holding partai lain," ujar Tjahjo.Ia juga mengaku heran dengan sikap Kalla ini. "Sebab dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY menegaskan akan konsisten membangun komunikasi konstitusional dengan DPR, MPR dan DPD," tegas Tjahjo.Pihaknya tidak berkeberatan untuk menghadiri pertemuan informal menyangkut kebijakan pemerintah. "Tapi kalau itu hanya berupa silaturahmi biasa dan tidak ada keputusan mengikat," tuturnya.Mengenai proses perdamaian Aceh, FPDIP menuntut pemerintah tetap menyampaikan draf kesepakatan RI-GAM secara formal ke DPR. "Kami mendukung rancangan perdamaian, tetapi tetap harus dihitung implikasi politiknya," demikian Tjahjo. (ton/)