Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana: Ganjil-Genap Program Primitif

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyebut kebijakan ganjil-genap merupakan kebijakan primitif. Dia mengaku pernah mengkritik pemberlakuan kebijakan itu saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI.

"Ganjil-genap ini kan program primitif. Pada tahun lalu saat pemerintahan Pak Ahok saya kritik kok," kata Sani, panggilan karib Triwisaksana, di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).

Sani menilai kebijakan ganjil-genap pada era Ahok tidak dikaji secara komprehensif. Menurutnya, ada beberapa kelemahan, salah satunya tidak terbukti mengurangi pemakaian kendaraan pribadi.

Baca juga: Anies Minta Warga Jakarta Maklumi Dampak Perluasan Ganjil-Genap

"Ada beberapa kelemahan. Satu, ini kan manual. Kedua, belum ada kajian secara komprehensif. Ketiga, tidak terbukti juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hanya mengalihkan ke jalan lain," terang Sani.

Sani menilai, untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta, kebijakan yang perlu diberlakukan adalah electronic road pricing (ERP). Karena itu, Sani meminta pihak Pemprov DKI mempercepat implementasi kebijakan ERP.

"Solusinya lebih komprehensif melalui ERP. Kalaupun ada pembatasan, ada dana yang masuk, sehingga kita bisa membangun kapasitas transportasi massal. Jadi dana yang masuk digunakan untuk menambah jumlah bus TransJakarta, kebut LRT. Segera menyelesaikan tender ERP. Kalau ERP jalan, bisa masuk Rp 2-3 triliun per tahun itu di koridor Blok M-Kota," papar politikus PKS itu.

Baca juga: Pro-Kontra Pengemudi soal Perluasan Ganjil-Genap di Tomang

Kebijakan ganjil-genap mulai diuji coba hari ini di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Kebijakan tersebut diuji coba selama 1 bulan hingga 31 Juli 2018.

Pemberlakuan sistem ganjil-genap dimaksudkan agar publik terbiasa dengan kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan itu akan berlaku juga saat perhelatan Asian Games dan Asian Para Games berlangsung. (zak/hri)