KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu: Bertabrakan dengan UU

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan aturan yang dibuat KPU tak boleh bertabrakan dengan UU. Bawaslu menyoroti Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018 yang melarang eks koruptor maju menjadi caleg.

"Kami bekerja sesuai UU, merujuk pada UU," kata Abhan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

"Kami mendukung upaya supaya parlemen bersih dari mantan napi tapi pengaturannya tidak dengan bertabrakan dengan UU," sambungnya.

Baca juga: Menkum akan Cek Aturan KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Menurut Abhan, pemberlakuan PKPU soal larangan eks koruptor nyaleg akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Aturan tersebut rawan gugatan.

"Kami sudah sampaikan ya memang ada ketidakpastian. Pas RDP (rapat dengar pendapat) udah pernah (kami sampaikan) prinsip pendapat kami, kami kembalikan pada UU," kata Abhan.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya meneken PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dengan aturan tersebut, eks koruptor tak bisa menjadi calon legislatif.

Baca juga: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg, Komisi II DPR Wacanakan Angket KPU

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," demikian bunyi Pasal 7 poin 1 huruf h PKPU. (mae/fdn)