DPRD Semarang Didesak Gunakan Hak Angket Usut Korupsi Bupati

Semarang - Situasi politik di Semarang menjelang pencoblosan pilkada kian memanas. DPRD Kabupaten Semarang didesak menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan korupsi Bupati Semarang Bambang Guritno. Bambang adalah salah satu peserta pilkada yang berpasangan dengan Siti Ambar Fatonah. Pasangan ini diusung oleh PKB dan PKPI.Desakan ini dilakukan sekitar 2.000 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kabupaten Semarang. Mereka menggelar demo di halaman Gedung DPRD Semarang, Jalan Diponegoro, Semarang, Senin (25/7/2005).Massa datang secara bergelombang dengan menggunakan puluhan bus sejak pukul 10.15 WIB. Akibatnya, Jalan Diponegoro sempat macet total.Selain itu, massa mendesak DPRD meminta pertanggungjawaban KPUD Semarang perihal pengunduran jadwal pencoblosan. Sebelumnya, KPUD menjadwalkan pencoblosan pada 24 Juli 2005. Namun, melalui SK KPUD 58/2005, jadwal diundur menjadi 31 Juli 2005.Sejak penetapan calon, proses pilkada hanya diikuti pasangan Bambang-Siti. Empat calon lainnya adalah Mifta Hudin Afandi-Ari Prabono, Saryono-Purwidodo, Pujiono-Syaiful Hidayat, Masqur-Ahmad Arifin menolak mengikuti tahapan pilkada. Mereka menganggap KPUD tidak konsisten dalam memberi keputusan penetapan calon.Massa menuding Bambang terlibat beberapa kasus, seperti proyek pengadaan buku SD Rp 3,5 miliar, proyek pembangunan terminal agrobisnis Rp 11 miliar.Beberapa poster dan spanduk juga dibawa dalam aksi ini, antara lain bertuliskan "Bambang harus mundur", "KPU tidak becus ngurus pilkada" dan "Pilkada harus ditunda".Hingga pukul 12.00 WIB, aksi masih terus berlangsung. Penjagaan ketat oleh ratusan aparat keamanan dari Polwiltabes Semarang dan Polres Semarang juga terlihat. Sementara di dalam gedung, DPRD masih menggelar rapat paripurna. Rapat yang dihadiri seluruh anggota dewan, KPUD, dan lima pasang calon ini membahas mengenai usul hak angket dan pilkada. (ton/)