Kapolri: Proses Pilkada di Paniai Papua Deadlock

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan proses pilkada di Kabupaten Paniai, Papua masih tertunda. Penyebabnya ada silang pendapat soal data jumlah peserta pilkada antara KPUD dan Paswaslu.

"Di Kabupaten Paniai, ada perbedaan pendapat antara KPU dan Panwas. KPU memutuskan cukup satu calon (kepala daerah) dan Panwas (menginginkan) dua (calon kepala daerah) termasuk petahana," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018).

"Deadlock sehingga diambil alih KPU provinsi, tapi KPU kabupaten belum selesai," ujar Tito.

Baca juga: Kemendagri: Pilkada di Nduga Ditunda karena Ketua KPUD Dipecat

Terkait hal ini, Tito telah menghubungi pihak Bawaslu dan KPU Pusat untuk mencarikan solusi. Tito mengatakan pihak Polri dan TNI akan menjadikan keputusan KPU dan Panwaslu Pusat sebagai acuan untuk melakukan pengamanan.

"Saya minta semua berdialog. Saya akan menghubungi ketua Bawaslu RI dan KPU RI agar memberikan solusi, apakah satu atau dua paslon. Sepanjang itu keputusan tegas maka Polri bersama TNI akan memberikan pengamanan maksimal di sana," jelas Tito.

Sementara itu Tito menjelaskan proses pilkada di Nduga, yang sempat menunda pemungutan suara karena serangan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB), telah rampung.

"Alhamdulillah semua proses pilkada di Nduga 100 persen. Tinggal penghitungan suara," tutur Tito.

Baca juga: 14 Pilkada Ditunda Akibat Keamanan hingga Bencana

Tito menegaskan akan mengerahkan berapapun personel untuk mengawal proses pilkada di Papua. "Berapapun pasukan yang dibutuhkan akan kita kirim. Proses demokrasi adalah penting dan tidak boleh kalah dengan aksi-aksi kekerasan," tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan proses pilkada di Nduga dan Paniai terganjal. Penyebabnya, ada sejumlah kendala yaitu silang pendapat hingga soal logistik pemilu.

"Dari 32 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak ini, di Papua ini memang masih ada masalah di dua kabupaten. Yang pertama Paniai, masih ada perbedaan pendapat, ini kelanjutan perbedaan pendapat karena sebelumnya sudah ada perbedaan," kata Wiranto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/6).

"Lalu masih di Papua, di Nduga juga belum dapat dilaksanakan karena logistiknya terhambat. Dua hari yang lalu kan ada penembakan terhadap pesawat terbang yang mengangkut logistik dan teman-teman kita dari Brimob. Dan keadaan memang belum kondusif untuk pendaratan pesawat terbang, sehingga sementara logistik belum dapat dikirim. Sehingga ditunda dulu sampai memungkinkan pengiriman logistik," sambung Wiranto. (aud/ams)