Wewenang DPR Panggil Paksa Dihapus, Komisi III akan Patuhi MK

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah pasal di UU MD3, yaitu rekomendasi MKD, pemanggilan paksa, dan penghinaan anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, menyebut tak ada pilihan selain mematuhi putusan MK.

"Sekarang sudah dibatalkan oleh MK, ya tidak ada upaya hukum lagi. DPR harus patuh terhadap apa yang diputuskan MK," kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2018).

Baca juga: Fahri: Tanpa Kewenangan Panggil Paksa, Pengawasan DPR Tak Berguna

Padahal, sebut Trimedya, proses pembuatan undang-undang di DPR memakan waktu panjang. Dia juga menyebut, DPR punya dasar ketika membuat suatu UU.

"Kita hormati apa yang jadi keputusan mereka. Kita nggak bisa apa-apa lagi, karena kalau dilihat dari segi itunya, yang sudah diputuskan oleh 550 anggota melalui proses yang panjang," sebut politikus PDIP itu.

Baca juga: MK Cabut Pasal 'Panggil Paksa' dan 'Izin MKD' dalam UU MD3

"Kita membuat UU itu kan dasarnya harus tiga: sosiologis, yuridis, filosofis. Kita membuat pasal demi pasal pasti merujuk pada tiga kriteria itu," imbuh Trimedya.

Pada Kamis (28/6), MK membatalkan tiga pasal dalam UU No 2/2018 tentang MD3. Ketiga pasal itu ialah Pasal 245, Pasal 73, dan Pasal 122.

Pasal 245 mengatur tentang rekomendasi MKD dalam pemanggilan anggota dewan. Pasal 73 mengatur kewenangan pemanggilan paksa, kemudian Pasal 122 memuat aturan soal penghinaan terhadap anggota dewan.


(tsa/rvk)