Komunitas Kecewa MK Tolak Legalkan Ojek Online

Jakarta - Komunitas ojek online menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online. Komunitas ojek online meminta MK melihat permasalahan ojek online secara luas.

"Jadi kami sangat menyayangkan hal tersebut karena harusnya MK dapat melihat masalah ini lebih luas, jangan membandingkan ojek pangkalan, kalau ojek pangkalan itu lokal sedangkan ojek online itu permasalahan nasional yang sudah tersebar di mana-mana dan terintegrasi beda dengan ojek pangkalan yang masing-masing di wilayah," kata
Ketum Aliansi Driver Online Christiansen Ferary Wilmar, ketika dihubungi, Jumat (29/6/2018).

Selain mengajukan uji materi, komunitas ojek online juga mendorong DPR melakukan revisi atas UU lalu lintas agar dapat mengakomodir roda dua menjadi trasportasi umum. Menurutnya DPR telah berjanji melakukan revisi tetapi belum berjalan.

Baca juga: Ojek Online Beroperasi Tanpa Payung Hukum, Apa Imbasnya?

"Jadi kami masih melakukan upaya supaya ini diakui, tidak bisa ini diatur hanya oleh Perda, kenapa karena ini satu suatu kebutuhan masyarakat secara umum nasional. Ini jumlahnya makin masif dan banyak, dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada UU yang mengatur. Kami mendorong ada revisi UU lalu lintas melalui legislatif," imbuhnya.

"Informasi terakhir DPR lagi menyusun naskah akademik untuk melakukan revisi ini, itu lah yang masih kita tunggu. Kami sadari proses seperti ini memerlukan waktu, memang beda, dengan uji materi akan cepat ditindak lanjuti," sambungnya.

Baca juga: 5 Alasan MK Tolak Legalkan Ojek Online

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Hal itu menjawab gugatan para pengemudi ojek online yang cemburu lantaran tidak dibuatkan payung hukum layaknya taksi online.

Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ. Atas hal itu, Yudi dkk menggugat hal itu ke MK. Apa kata MK?

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018).

Salah satu pertimbangan hakim adalah motor tidak diatur dalam UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LAJ).

"Sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, sepeda motor diatur dalam Pasal 47 ayat 2 huruf a UU LLAJ. Namun, ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan atau orang dengan mendapat bayaran, diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan," ujar majelis. (yld/bag)