MK Tolak Gugatan JK Cawapres Lagi, Fadli: Tidak Mengagetkan

Jakarta - Waketum Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi UU Pemilu yang menginginkan Wakil Presiden Jusuf Kalla maju lagi sebagai cawapres di Pilpres 2019. Apa alasannya?

"Saya kira tidak mengagetkan ya. Memang secara konstitusional itu sudah jelas pembatasan jabatan presiden atau wapres itu bagian dari keinginan reformasi," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: JK Tak Bisa Jadi Cawapres Lagi, Ini Respons PDIP

Menurut Fadli, masa jabatan JK sebagai wapres sudah habis jika merujuk pada undang-undang. Dia pun mengapresiasi putusan MK tersebut.

"Pak JK kan sudah menjabat 2 kali, tidak bisa lagi lah ikut di dalam kontestasi itu. Saya kira semangat itu yang tercermin dari keputusan MK dan saya kira itu tepat," ujarnya.

Soal terbukanya peluang JK maju sebagai capres, menurut Fadli, hal itu mesti dikaji ulang. Yang jelas, saat ini JK dipastikan tidak bisa maju lagi sebagai capres di Pilpres 2019 sebagaimana dengan wacana yang pernah berkembang.

Baca juga: Didorong Jadi Capres, JK: Saya Tak Punya Partai, Ingin Istirahat

"Itu juga bagian yang harus diinterpretasikan dengan keputusan yang ada dan konstelasi yang ada. Kalau misalnya konstelasi yang ada memungkinkan, ya itu tergantung yang bersangkutan. Pada dasarnya kan siapapun berhak untuk dipilih dan memilih," tutur Fadli.

"Jadi saya melihat bahwa keputusan ini dulu satu per satu menunjukkan bahwa Pak JK tidak bisa lagi seperti wacana yang sempat berkembang karena pembatasan tersebut," sambung dia.

MK menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden. Pemohon dinilai tak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

Baca juga: Gugatan Periode Wapres Ditolak MK, JK: Tidak Ada Soal

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini diajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Gugatan JK Maju Lagi Jadi Cawapres

Kuasa hukum penggugat, Dorel Amir sebelumnya mengatakan gugatan ini diajukan karena Jusuf Kalla, yang kini menjabat wapres, tidak bisa jadi peserta Pilpres 2019.

JK tidak bisa jadi peserta pilpres karena terbentur konstitusi dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. (tsa/jbr)