Logistik hingga Teror Kelompok Bersenjata Ganjal Pilkada di Papua

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Permasalahan muncul di tiga daerah pelosok Papua dan satu daerah di Sulawesi Tengah.

"Dari 32 provinsi yang menyelenggarakan pilkada serentak ini, di Papua ini memang masih ada masalah di dua kabupaten. Yang pertama Paniai, masih ada perbedaan pendapat, ini kelanjutan perbedaan pendapat karena sebelumnya sudah ada perbedaan," kata Wiranto di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2018).

Wiranto menjelaskan perbedaan pendapat itu terjadi antara KPUD tingkat kabupaten dan KPUD tingkat provinsi terkait jumlah pasangan calon yang berlaga di Pilbup Paniai. "Antara KPUD kabupaten dan KPUD provinsi, di mana KPUD provinsi menghendaki dua calon, KPUD kabupaten dan masyarakat setempat menghendaki satu calon tunggal," jelas Wiranto.

Baca juga: Kalah Pilkada? Ini Syarat Gugat ke MK

Karena hal tersebut maka pemungutan suara ditunda hingga penyelenggara pilkada setempat dan aparat keamanan TNI-Polri selesai mendiskusikan solusinya. Penyelenggaraan pemilu dan aparat keamanan baru akan menyelenggarakan pilkada saat situasi kembali kondusif.

Daerah selanjutnya yang bermasalah adalah Kabupaten Nduga, Papua, yang sempat diteror kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB). Wiranto menjelaskan logistik untuk penyelenggaraan pemilu di sana belum dapat didistribusikan karena kondisi dirasa belum cukup aman untuk pendaratan pesawat terbang.

"Lalu masih di Papua, di Nduga juga belum dapat dilaksanakan karena logistiknya terhambat. Dua hari yang lalu kan ada penembakan terhadap pesawat terbang yang mengangkut logistik dan teman-teman kita dari Brimob. Dan keadaan memang belum kondusif untuk pendaratan pesawat terbang, sehingga sementara logistik belum dapat dikirim. Sehingga ditunda dulu sampai memungkinkan pengiriman logistik," terang Wiranto.

Baca juga: Penjelasan KPU soal Mendagri Masuk DPT Jateng Padahal KTP Jakarta

Hal serupa terjadi di Kabupaten Marowali, Sulawesi Tengah. Logistik pilbup belum tiba karena ada bencana banjir yang menyebabkan kapal pembawa logistik berbahaya untuk dioperasikan. Pilbup Marowali akan digelar setelah kapal tersebut dapat mengantarkan logistik pilbup.

Kembali ke Papua, di Kabupaten Jayawijaya, terdapat kecurangan yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan modus pencurian logistik. Wiranto tak menyebutkan secara detail kasus pencurian logistik tersebut, namun dia menuturkan saat ini pelaku telah diamankan polisi.

"Di Kabupaten Jayawijaya, ada KPPS yang membawa kabur logistik pemilu di satu TPS saja. Sudah dapat ditangkap dan sudah dapat dilaksanakan pemilihan susulan di TPS yang bersangkutan," ungkap Wiranto.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pada kesempatan yang sama, menjelaskan pencurian logistik pemilu seringkali terjadi sejak dia masih menjabat sebagai Kapolda Papua. Tito menyebut alasan pencurian logistik karena faktor primordialisme.

Baca juga: Wiranto: Yang Menang Jangan Arogan, yang Kalah Introspeksi

"Jadi memang ini seringkali memang, saya dua tahun sebagai kapolda di sana. Ada juga peristiwa yang sama dulu. Ini terjadi di Kabupaten Jayawijaya, ibu kotanya Wamena. (Logistik pemilu) Ini dibawa kabur. Umumnya alasannya primordialisme, keberpihakan terhadap paslon tertentu karena keluarga, suku dan lain-lain," tandas dia.

"Tapi laporan dari kapolda (Kapolda Papua Irjen Boy Rafli), sudah ditangkap pelakunya. Kemudian sudah diamankan yang bersangkutan. Ini cuma satu TPS. Sekarang sedang dibicarakan dengan KPU, mungkin ada sebagian surat suara yang sudah dicoblos pelaku," imbuh dia.

Tito menggambarkan solusi untuk surat suara yang sudah rusak karena dicoblos pelaku tersebut, akan ada pemungutan suara tambahan. "Yang belum memilih, mungkin nanti dilakukan pemungutan suara tambahan dengan kesepakatan penyelenggara pemilu dan pengawasnya," pungkas dia. (jbr/imk)