Bertemu 13 Negara Uni Eropa, PKS Bahas Pilkada hingga Radikalisme

Jakarta - PKS bertemu dengan perwakilan 13 negara Uni Eropa. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, di antaranya pilkada, pilpres, dan radikalisme.

"Tadi dalam bicara mereka sangat concern terhadap proses demokrasi di Indonesia, di antaranya tentang pilkada besok serta Pilpres dan Pemilu 2019. Mereka secara umum ingin mengetahui bagaimana kondisi atau situasi menjelang pilkada besok dan nanti pilpres mendatang," kata Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).

Baca juga: PKS Terima Kunjungan 13 Duta Besar Negara Anggota Uni Eropa

Menurutnya, dalam pertemuan itu, PKS meyakinkan pilkada akan berjalan lancar. Ia menjamin tidak ada kerusuhan.

"Saya sampaikan kepada mereka besok yang jumlah pilkada lebih sedikit dari 2015 insyaallah kami percaya, yakin, besok akan berjalan dengan kondusif. Saya tegaskan kepada mereka, harus percaya terhadap kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Karena itu, mereka tidak perlu khawatir. Kita buktikan besok kita lihat akan berjalan dengan baik tidak ada kerusuhan atau apa pun. Kita juga lihat selama masa kampanye juga kondusif," imbuhnya.

Selain itu, Uni Eropa dan PKS membahas soal terorisme, radikalisme, HAM, dan korupsi. Sohibul menegaskan PKS mengutuk terorisme dan korupsi.

Baca juga: Ini Alasan Fahri Hamzah Lanjut Polisikan Presiden PKS

Menurut Sohibul, Uni Eropa juga memberi masukan terkait investasi di Indonesia yang dirasa masih ada aturan yang tak mudah. Ia menyebut PKS meminta agar Uni Eropa mempertimbangkan membuka kembali izin ekspor kelapa sawit dari Indonesia.

"Terakhir yang saya sampaikan terkait concern PKS soal dengan apa yang sedang diperjuangkan pemerintah Indonesia dalam hal kembali mengegolkan ekspor sawit di Indonesia ke Uni Eropa. Kami punya concern yang sama dengan pemerintah bahwa kebijakan Uni Eropa hari ini yang menyetop impor dari Indonesia terkait kelapa sawit itu sangat merugikan Indonesia. Karena ada sekitar 16 juta orang yang hidupnya tergantung pada industri atau perkebunan sawit ini," sambungnya. (yld/idh)