Mereka Menantang Prabowo Tunjukkan Data 'Markup Proyek LRT'

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuding ada markup dalam penganggaran pembangunan light rail transit (LRT) di Indonesia. Dia pun ditantang untuk segera menunjukkan data-data yang mendukung pernyataannya itu.

Prabowo disorot karena pernyataannya yang menyebut biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Menurutnya biaya pembangunan LRT di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat memberi sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6). Menurutnya berdasarkan riset indeks pembangunan LRT di dunia, biaya pembangunan untuk LRT hanya berkisar USD 8 juta/KM. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 23,4 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta/KM.

Prabowo mengungkap, dia mendapatkan indeks harga LRT sedunia dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Prabowo tak mengungkap sumber data yang dijadikan rujukan. Berikut pernyataan lengkap dia di depan kadernya yang membahas mengenai LRT:

Baca juga: Disebut Prabowo Beri Data Indeks Harga LRT, Begini Penjelasan Anies

Saya bisa buktikan. Kenapa mereka takut dengan saya? Karena saya paham kebocoran-kebocoran itu. Saya mengerti di mana Anda mencuri. Kalau mereka bisa nutup kebocoran itu, saudara-saudara, dalam waktu cepat, Indonesia bangkit, karena sama, kalau manusia hilang darah, di ujungnya kolaps. Tadi dalam perjalanan di airport, wah ada LRT, kereta api. Ingat, kita tahu, tidak jelas bermanfaatnya untuk siapa.

(Massa bertepuk tangan)

Saya tanya harganya berapa proyeknya. Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar.

Kalau ini, Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia 1 km 8 juta dolar, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, markup, penggelembungannya berapa? 500 persen.

Ini bangsa ini pintar atau bodoh.

Saudara-saudara sekalian. 500 persen, mencurinya 400 persen. 8 Juta dolar di luar negeri sudah untung, kalau tidak untung mereka tidak kerja kalau hitungan saya ini di sana untung minimal 20-30 persen. Ini betapa, 500 persen. Bayangkan 400 persen, aduh. 40 juta dolar, 1 km jadi 32 juta dolar yang hangus. Berapa rupiah itu? Rp 400 miliar. Bisa bangun berapa RS? Berapa puskesmas, berapa ribu hektare. Ini di Palembang, bagaimana di Bogor? bagaimana di Jakarta, di provinsi lain?

Baca juga: Video: Ini Pidato Prabowo yang Tuding Ada Mark Up di Proyek LRT

Soal tudingan Prabowo ini, Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar, enggan berkomentar. Menurutnya biaya pembangunan LRT yang hanya US$ 8 juta/km tak jelas sumber datanya.

"Ya, apa yang mau ditanggapi? Wong datanya juga nggak dijelaskan dari mana? Dan apa bisa disamakan dengan Palembang yang dimaksudkan?" ujarnya dia.

Mashudi justru penasaran, di mana ada LRT di dunia yang biaya pembangunannya hanya US$ 8 juta/km atau Rp 112 miliar/km (kurs Rp 14.000/US$). Dia meminta agar Prabowo menunjukkan data-data konkrit/

"Kalau boleh tahu di mana? Kayaknya perlu ditanyakan itu. Kalau di ASEAN, (konstruksi LRT) sudah di atas atau elevated. Jadi harusnya pasti akan jauh lebih tinggi biayanya," sebut dia. Mashudi membandingkan dengan biaya pembangunan LRT di negara tetangga seperti di Malaysia dan Filipina.

Baca juga: KPK Soal Isu Mark Up LRT: Kalau Ada yang Lapor, Kami Telaah

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar Yen/km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar Yen/km (US$ 74,6 juta/km)," beber dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun berpendapat senada. Ia mengatakan statemen Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di Palembang di-markup merupakan statemen tanpa data.

"Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar," ujar Budi.

Tudingan Prabowo ini pun jadi isu panas yang terus bergulir. Partai-partai lain bersuara menantangnya untuk menunjukkan bukti-buki agar ucapannya tak jadi fitnah.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily misalnya, dia meminta Prabowo tak asal bicara. "Pak Prabowo jangan hanya menuding. Jangan bisanya melempar masalah, lalu membuat keributan," kata Ace kepada detikcom, Jumat (22/6/2018).

Ace meminta Prabowo membeberkan data dan bukti hukum yang dimilikinya. Ia juga mempersilakan Prabowo melapor ke KPK atau Polri jika memang tuduhannya valid.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily (Foto: Ari Saputra/detikcom)

"Kita ini negara hukum. Tidak etis rasanya menuding tanpa ada data dan bukti. Jika dinilai bahwa pembangunan LRT ini terlalu mahal, apakah sudah dihitung secara detail komponen pembiayaannya?" ujarnya mempertanyakan.

Ace mengatakan seharusnya Prabowo berterima kasih kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, di masa kepemimpinan Jokowi, Indonesia memiliki LRT dan MRT.

Partai Demokrat (PD) pun berpendapat senada. PD mendukung Prabowo membuka data dan melapor ke KPK bila memiliki bukti ada penyimpangan karena data tersebut dapat membantu BPK, KPK, dan penegak hukum lainnya melakukan penindakan.

"Sehingga tidak hanya berada di pusatan opini atau kritik saja. Buka saja datanya, siapa tahu bisa jadi bukti adanya korupsi dan markup. Tapi jika tidak ada markup, tentu kita juga harus menerimanya," ucap Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada detikcom.

Ferdinand menyebut pernyataan Prabowo tersebut menarik. Iya sependapat bahwa anggaran pembangunan LRT tersebut, khususnya di Palembang, memang berbeda dibanding biaya rata-rata di luar negeri. Namun nilai itu menurutnya masih wajar, tidak terlalu jauh dengan angka pembangunan LRT di negara lain.

"Tapi bukan karena wajar juga terus lantas kita menerima begitu saja. Tentu kita dorong BPK untuk mengaudit proyek tersebut apakah ada indikasi markup atau tidak. Intinya begini, Prabowo silakan buka data, kalau perlu datangi KPK dan laporkan markup tersebut dengan data. Serahkan juga ke BPK agar dilakukan audit," lanjut Ferdinand.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir meragukan kevalidan ucapan Prabowo. "Prabowo dalam setiap argumen-nya selalu berfiksi. Kayaknya baru bangun dari mimpi lalu komen tentang LRT, sehingga mengambil data LRT di negeri antah-berantah dari hasil mimpi," cibir Inas.

Dia pun meminta agar Prabowo membuka data yang dijadikan sumber tudingan ada markup dalam pembangunan LRT di Palembang. Inas juga menantang eks Danjen Kopassus itu mengungkap negara mana yang di dana pembangunan LRT-nya lebih rendah dari Indonesia.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir Foto: dok. pribadi

"Jangan sampai Prabowo tidak dianggap negarawan karena bicara tanpa data dan fakta. Oleh karena itu dia perlu mengeluarkan data konkret di mana negara yang harganya jauh lebih murah dengan kondisi yang sama di Palembang," sebut kata Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

PDIP juga mementahkan tudingan Prabowo soal markup LRT Palembang. Politikus PDIP Charles Honoris menilai manuver Prabowo kali ini justru membuatnya seperti pengamat saja.

Charles membandingkan Prabowo dengan Jokowi. Bila Prabowo disebutnya sebagai pengamat, Jokowi dinilainya sebagai praktisi karena sudah memberikan bukti membangun bangsa. Mulai dari sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan saat ini Presiden RI.

"Tidak seperti Pak Jokowi yang sudah pernah mengelola kota, provinsi dan sekarang negara, Pak Prabowo belum punya pengalaman menjalankan roda pemerintahan. Jadi anggap saja Pak Prabowo itu pengamat yang sedang mengomentari kerja-kerja seorang praktisi. Sayangnya sebagai pengamat pun pak Prabowo tidak jeli menggunakan data dan fakta. Pembuatan LRT di Filipina misalnya menghabiskan anggaran US$ 74,6 juta/km, Malaysia US$ 65,52 juta/km. Jadi anggaran untuk pembangunan LRT di Indonesia yang US$ 40 juta/tahun masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sepertinya pengamatan pak Prabowo bahwa biaya pembangunan LRT hanya US$ 8 juta/km itu hanya biaya pemasangan komponen tertentu atau mungkin saja hanya fiksi," beber anggota Komisi I DPR ini.

Sebagai partai pendukung utama Jokowi, PDIP memastikan pemerintah tidak anti-kritik. Evaluasi kepada pemerintah menurut Charles sangat penting, namun harus disertai data-data konkrit.

"Tetapi jangan juga membodohi publik dengan kritik dan serangan tanpa data hanya sekadar ingin menaikkan emosi publik untuk kepentingan politik sesaat saja," ucap Charles.

Pihak Gerindra sendiri tegas membela Prabowo. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai anggaran pembangunan LRT Palembang saja sudah lebih mahal dibandingkan pembangunan LRT Jakarta.

"Kalau kami baca, biaya LRT Palembang ini memang lebih mahal dibanding LRT di Jakarta. Itu data ada di Kemenhub, ini pernyataan resmi dari Sekjen Kemenhub Sugihardjo (sekarang Staf Ahli Bidang Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan) bahwa LRT Jabodetabek lebih murah dari LRT Palembang," ujar Andre.

Penjelasan soal anggaran biaya LRT ini disebut Andre dikutip langsung dari data resmi milik Kemenhub. Dia mengatakan, setidaknya biaya pembangunan LRT Palembang lebih mahal sekitar Rp 800 miliar dibandingkan LRT Jakarta. Angka ini didapatkan dengan menghitung selisih biaya pembangunan per KM LRT Palembang dan LRT Jakarta.

"Di Jabodetabek per KM Rp 264,7 miliar. Kalau Palembang itu per KM Rp 296 miliar. Jadi ada sekitar Rp 32 miliar something per KM lebih mahal dibanding Jakarta. Jadi pengakuan Pak Prabowo nggak mengada-ada juga. Kalau dihitung 24,5 KM dikali Rp 32 miliar itu hampir Rp 800 miliar bedanya. Itu kan angka yang fantastis Rp 800 miliar," ujarnya.

Baca juga: PKS: Kritik Prabowo Soal Mark Up LRT Perlu Direspons Pemerintah

Namun Andre belum mengetahui dari mana Prabowo menemukan data markup LRT Palembang. Dia menyatakan akan mempelajari data yang disebutkan oleh Prabowo. Andre juga mengaku belum bertemu Prabowo untuk mendapatkan penjelasan mendalam.

"Saya belum bertemu Pak Prabowo, belum tahu datanya dari mana. Mungkin memang Pak Prabowo punya datanya, tapi saya belum bertemu beliau. Yang jelas berdasarkan data dari Kemenhub lebih mahal Rp 32 miliar per KM di Sumsel daripada Jabodetabek. Nah apakah ada markup, itu domain penegak hukum. Silakan penegak hukum dan auditor negara yang memeriksa itu," sambung Andre. (hri/fjp)