Jumat 22 Juni 2018, 18:51 WIB
MA Mulai Adili Fahri Hamzah Vs PKS, Ketua Muda Turun Tangan
Fahri Hamzah (lamhot/detikcom)
Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili sengketa Fahri Hamzah Vs PKS. Dalam kasus itu, Ketua Muda MA bidang Pembinaan, Takdir Rahmadi turun tangan.
Berdasarkan informasi perkara yang dikutip detikcom dari website MA, Jumat (22/6/2018), perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas itu masuk ke meja majelis mulai hari ini dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.
"Panitera penggganti Retno Kusrini," ujarnya.
Kasus bermula saat PKS memecat Fahri Hamzah. Tak terima, Fahri menggugat PKS ke pengadilan.
Pada 14 November 2016, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.
Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut.
Atas putusan PN Jaksel, PKS mengajukan banding. Tapi pada 7 November 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta bergeming.
(asp/rvk)
Berdasarkan informasi perkara yang dikutip detikcom dari website MA, Jumat (22/6/2018), perkara itu mengantongi Nomor 607 K/PDT.SUS-Parpol/2018. Berkas itu masuk ke meja majelis mulai hari ini dengan susunan ketua majelis kasasi Takdir Rahmadi dengan anggota Nurul Elmiyah dan I Gusti Agung Sumantha.
"Panitera penggganti Retno Kusrini," ujarnya.
Kasus bermula saat PKS memecat Fahri Hamzah. Tak terima, Fahri menggugat PKS ke pengadilan.
Pada 14 November 2016, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.
Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut.
Atas putusan PN Jaksel, PKS mengajukan banding. Tapi pada 7 November 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta bergeming.
(asp/rvk)
