"Sebaiknya Pak Prabowo mengungkap saja data yang dimiliki. Misalnya kalau ada mark up itu mark up-nya seperti apa, karena kan udah diungkap ke publik," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Jumat (22/6/2018).
Apalagi, kata Saleh, tudingan mark up tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Jadi Prabowo mempunyai tanggung jawab membeberkan data mark up yang dimilikinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh menambahkan, di sisi lain, pihak pemerintah, yang membantah tidak adanya mark up, juga harus mengungkap data yang dimiliki. Jadi, nantinya akan ada perbandingan di antara data yang dimiliki kedua pihak.
"Dengan begitu, kita bisa menilai sebetulnya yang benar seperti apa. Kalau PAN kan nggak bisa mengatakan ini sudah pasti benar, ini sudah pasti salah. Karena kami nggak punya data itu. Jadi menunggu data yang dimiliki pemerintah, (dan) oleh Pak Prabowo," kata Saleh.
Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.
Namun Prabowo tak mengungkap sumber data yang dijadikan rujukan. Tudingan Prabowo telah dibantah oleh Kepala Proyek LRT Palembang Mashudi Jauhar. Dia justru penasaran, di mana ada LRT di dunia yang biaya pembangunannya hanya US$ 8 juta/km atau RP 112 miliar/km (kurs Rp 14.000 per dolar AS).
Mashudi menyebut biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi. Ia mencontohkan biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.
"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar yen/km (US$ 65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar yen/km (US$ 74,6 juta/km)," ungkap Mashudi. (dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini