Demokrat Dorong Prabowo Laporkan 'Mark Up Proyek LRT' ke KPK

Jakarta - Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuding anggaran pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Partai Demokrat mendukung Prabowo membuka data dan melapor ke KPK bila memiliki bukti ada penyimpangan.

"Kami mendukung Pak Prabowo untuk buka data yang beliau miliki. Ini penting agar publik tahu kebenarannya," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada detikcom, Jumat (22/6/2018).

Ferdinand berharap data tersebut dapat membantu BPK, KPK, dan penegak hukum lainnya. Agar, lanjutnya, data tersebut menjadi bukti adanya korupsi dan mark up seperti yang diungkapkan Prabowo.

Baca juga: Prabowo Sebut Anggaran LRT Di-mark up, Kontraktor: Data dari Mana?

"Sehingga tidak hanya berada di pusatan opini atau kritik saja. Buka saja datanya, siapa tahu bisa jadi bukti adanya korupsi dan mark up. Tapi jika tidak ada mark up, tentu kita juga harus menerimanya," ujarnya.

Ferdinand juga menyebut pernyataan Prabowo tersebut menarik. Iya sependapat bahwa anggaran pembangunan LRT tersebut, khususnya di Palembang, memang berbeda dibanding biaya rata-rata di luar negeri.

Namun nilai itu, kata dia, tidak terlalu jauh dengan angka pembangunan LRT di negara lain. Jadi, menurut Ferdinand, perbedaan angka itu masih dalam taraf wajar.

"Tapi bukan karena wajar juga terus lantas kita menerima begitu saja. Tentu kita dorong BPK untuk mengaudit proyek tersebut apakah ada indikasi mark up atau tidak," kata dia.

Baca juga: Penjelasan Gerindra Soal Data Mark Up LRT yang Diungkap Prabowo

"Intinya begini, Prabowo silakan buka data, kalau perlu datangi KPK dan laporkan mark up tersebut dengan data. Serahkan juga ke BPK agar dilakukan audit," lanjut Ferdinand.

Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia di-mark up. Dia pun mengaku mengantongi data soal biaya pembangunan untuk LRT di dunia yang hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain US$ 40 juta/km.

Namun Prabowo tak mengungkap sumber data yang dijadikan rujukan. Tudingan Prabowo telah dibantah oleh Kepala Proyek LRT Palembang Mashudi Jauhar.

Mashudi menyebut biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi. Ia mencontohkan biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar yen/km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar yen/km (US$ 74,6 juta/km)," ungkap Mashudi.



Tonton juga 'Sebentar Lagi Pilkada, Prabowo Minta Kader Rapatkan Barisan':


(elz/fjp)