DetikNews
Kamis 21 Juni 2018, 14:40 WIB

Jadi Pj Gubernur, Iriawan Dapat Dukungan Ulama dan Sesepuh Jabar

Robi Setiawan - detikNews
Jadi Pj Gubernur, Iriawan Dapat Dukungan Ulama dan Sesepuh Jabar Foto: Dok. Pemprov Jabar
Bandung - Dukungan terhadap Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Iriawan terus mengalir. Tiga ulama yang berpengaruh di Jabar, yaitu Ketua Umum MUI Jabar M Sudja'i, Ketua Umum MUI Kota Bandung Miftah Faridl, dan pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT) Abdullah Gymnastiar, menyatakan dukungannya kepada Iriawan.

Setelah diangkat menjadi Penjabat Gubernur Jabar, Iriawan berkunjung ke Pondok Pesantren DT, Bandung. Pada kesempatan tersebut, pimpinan DT, Abdullah Gymnastiar, atau akrab disapa Aa Gym, menyatakan keyakinannya bahwa Iriawan akan menjalankan tugas dengan amanah.

"Saya percaya beliau (M Iriawan) akan jaga sebaik-baiknya amanah ini, beliau tidak mau mengecewakan orang tuanya dan kariernya juga tidak mau diakhiri dengan sesuatu yang tidak baik. Saya percaya pada beliau," kata Aa Gym seperti dikutip dalam keterangan tertulis Pemprov Jabar, Kamis (21/6/2018).


Aa Gym mengajak masyarakat tidak meragukan sepak terjang pria yang akrab disapa Iwan Bule ini selama memimpin Jabar tiga bulan ke depan. Bila Iriawan didapati menyalahi aturan, Aa Gym meminta masyarakat tidak segan mengingatkannya dengan cara yang baik.

"Aa menyarankan karena sekarang sudah dilantik, kalau ada yang meragukan mari kita cermati bersama kalau nanti didapati ada yang kurang berkenan atau salah, ya tentu ingatkan dengan cara yang baik, tapi kalau beliau ternyata menjalankan amanah ini dengan baik, harus kita apresiasi. Kita tidak harus terus-menerus dengan perbedaan pendapat yang panas ya," kata Aa Gym.

Dia berpesan kepada Iriawan untuk tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Selama Iriawan menjalankan tugas dengan ikhlas dan amanah, Aa Gym mengatakan Allah akan melindungi dan mengangkat derajatnya.

"Sing adil, sing amanah, dan sing dekat dengan ulama dengan ikhlas," pesan Aa Gym.


"Alhamdulillah saya bersyukur beliau rupanya dilantik kemarin dan langsung datang ke pesantren untuk silaturahmi, saya sangat menghargai bagaimana yang diberi amanah memimpin Jabar ini berkenan hadir," tambah Aa Gym.

Sementara itu, menurut Iriawan, kunjungannya ke Pondok Pesantren DT merupakan kunjungan yang biasa dilakukan oleh pejabat baru. Menurutnya, kunjungan ini dalam bentuk silaturahminya dengan tokoh dan sesepuh Jabar.

"Ini kan silaturahmi seperti biasa pejabat baru. Saya akan silaturahmi pada tokoh-tokoh dan sesepuh di Jabar dan akan datang ke beberapa pondok pesantren," kata Iriawan.

Setelah bertemu dengan Aa Gym, Iriawan juga bersilaturahmi kepada Miftah Faridl. Iriawan diterima Miftah dengan hangat di kediamannya, di Sukaluyu, Bandung. Diawali dengan salat magrib berjemaah, Iwan mendapat pesan-pesan dan doa untuk keberhasilan menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dari Miftah.

Selanjutnya, Iriawan mendapat pula dukungan dari Sudja'i. Sudja'i berpesan agar masyarakat Jabar dapat menerima dan percaya kepada Iriawan.

"Jabar itu nyunda dan nyantri. Itu ada pada diri Pak Iwan. Saya mengenal betul sejak jadi Kapolda. Beliau sering bersilaturahmi dan bersama para ulama membangun sinergi membangun Jabar. Soal netralitas, jangan ragu lagi. Dia akan menjaga kredibilitasnya sebagai seorang perwira Bhayangkara. Dia sejak dulu sudah netral, sekarang pun saya yakin beliau akan netral. Janganlah ada dugaan yang keliru kepadanya," kata Sudja'i.


Dukungan kepada Iriawan juga datang dari dari tokoh-tokoh Jabar lainnya. Misalnya mantan Gubernur Jabar yang juga sesepuh Jabar, Solihin GP, serta seniman dan musisi, Acil 'Bimbo'.

Sementara itu, menyikapi kontroversi pengangkatan Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar, mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Prof Dr Djohermansyah Djohan menjelaskan penunjukan pejabat karier ASN ini disebabkan dia berpengalaman dalam mengurus pemerintahan sipil. Sipil berarti bukan anggota TNI atau Polri. Namun anggota TNI/Polri yang sudah beralih status atau pindah menjadi pejabat karier ASN bisa ditunjuk.

"Untuk mencari calon penjabat KDH tidak boleh sembarangan, di samping kompetensi manajerial pemerintahan, aspirasi masyarakat daerah juga harus didengar pemerintah pusat. Yang paling penting, dia tidak boleh ada kedekatan atau ada afiliasi dengan kandidat yang sedang berlaga dalam pilkada," jelas Djohermansyah.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed