DetikNews
Kamis 21 Juni 2018, 11:27 WIB

Soeharto-Sumitro Diseret karena Kritik Prabowo, Gerindra Membela

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Soeharto-Sumitro Diseret karena Kritik Prabowo, Gerindra Membela Ferry Juliantono (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - PDIP membalas kritik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terhadap pemerintah, dengan mengungkit kebijakan ayah Prabowo yang pernah menjadi pejabat, Sumitro Djojohadikusumo, dan mantan mertua Prabowo yang merupakan Presiden RI ke-2, Soeharto. Waketum Partai Gerindra Ferry juliantono memberikan pembelaan.

Ferry meminta PDIP lebih bijaksana dalam menanggapi kritik yang disampaikan ketua umumnya. Sebab, menurutnya, setiap pemerintahan memiliki sisi baik dan buruk.

"Saya minta teman-teman PDIP supaya lebih bijaksana menanggapi Pak Prabowo. Setiap orde, apakah Orde Lama, Orde Baru, ataupun orde reformasi ini pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Yang baik kita lanjutkan dan yang buruk kita tinggalkan," kata Ferry kepada detikcom, Kamis (21/6/2019).


Ferry kemudian menjelaskan mengapa kebijakan terkait UU Penanaman Modal Asing (PMA) dikeluarkan oleh Sumitro saat menjadi menteri. Menurut dia, PMA memang memerlukan modal besar dan teknologi yang maju.

"Karena itu, pemerintah pada saat itu tidak mungkin menunjuk badan usaha koperasi. Ya jadi korporasi besar dan asing," ujarnya.

Kendati demikian, kata Ferry, pelaku usaha kecil-menengah (UKM) dan koperasi tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah pada era Soeharto. Jadi, UKM dan koperasi dapat berperan pada bidang perdagangan dan pengolahan barang setengah jadi maupun barang jadi.

"Sekarang kan usaha kecil-menengah dan koperasi bisa dikatakan kapasitasnya menurun karena tidak didukung oleh kebijakan permodalan. Yang ada malah dipajakin," kata Ferry.

Sementara itu, terkait perjanjian Freeport pada era Soeharto yang disebut PDIP merugikan Indonesia, Ferry menyeret kasus mantan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus eks Ketua DPR RI Setya Novanto, yang dikenal dengan 'papa minta saham'. Dia mengatakan, jika perjanjian itu memang merugikan, seharusnya pemerintah meninjau ulang, bukan malah meminta bagian.

"Tinjau ulang perjanjiannya supaya menguntungkan negara bukan malah minta saham pribadi-pribadi seperti sekarang yang terlihat dalam kasus 'papa minta saham'," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo mengkritik sejumlah hal terhadap pemerintahan Jokowi. Mulai dari sistem ekonomi yang disebutnya menyimpang hingga TNI yang dituding saat ini lemah. Dia juga menuding kekayaan alam Indonesia dikuasai pihak asing.

"Kita merasakan, Gerindra merasakan, dan saya berpandangan dan berkeyakinan bahwa sistem bernegara, sistem politik, dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur yang menyimpang, menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita," ungkap Prabowo di video yang diunggah di akun Facebook-nya, @PrabowoSubianto, Selasa (19/6).


"Pelabuhan yang begitu vital, pelabuhan udara yang begitu vital, yang merupakan jalur bernapas sebuah bangsa, banyak sekarang sudah dikendalikan oleh bangsa asing. Saudara-saudara, sumber-sumber ekonomi kita juga sudah lepas kendali dari penguasaan negara dan bangsa Indonesia," imbuhnya.

Kemudian PDIP membalas kritik eks Danjen Kopassus itu. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengungkit kebijakan Soeharto dan Sumitro, yang memiliki hubungan dengan Prabowo.

"Aku harus mulai dengan bagaimana ayahnya mengajukan UU PMA (Penanaman Modal Asing) yang copas dari Amerika Serikat yang tidak memberi ruang kepada koperasi untuk tumbuh. Atau perjanjian Jenewa yang (mantan) mertuanya kasih konsesi ke perusahaan-perusahaan tambang sebagai konsesi atas penurunan Sukarno dan perjanjian Freeport yang merugikan kita hingga sekarang," sebut Eva, Rabu (20/6).
(elz/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed