"Nah, karenanya, saya sih berharap barangkali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, untuk meredakan publik. Meredakan tudingan-tudingan negatif terhadap pemerintah," kata Nasir di rumah dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (15/6/2018).
Nasir menuturkan Presiden Jokowi tak perlu takut disebut 'buang badan' terkait polemik Yahya ke Israel. Menurut dia, penonaktifan Yahya justru akan berimbas positif terhadap persepsi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan berarti Presiden Jokowi ingin buang badan, tapi ini penting untuk meredakan, klarifikasi," ujar Nasir.
Penonaktifan Yahya juga bisa berdampak positif sebagai peringatan kepada warga yang ingin berkunjung ke Israel, terutama warga yang memiliki jabatan di pemerintahan. Terlebih sebagai bentuk proteksi untuk warga Indonesia.
"Itu untuk pembelajaran kepada siapa pun bahwa kemudian kita harus hati-hati dengan Israel. Jangan sampai kemudian ada tokoh bangsa Indonesia itu masuk ke dalam 'jebakan Batman' Israel, propaganda Israel. Kita tidak antihubungan, pada siapa pun kita berhubungan. Tapi kita sadar bahwa Israel itu penjajah," papar anggota Komisi III DPR itu. (zak/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini