Hikmahanto: Indonesia Jangan Larut Euforia Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Jakarta - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berharap pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korut Kim Jong-Un di Singapura membawa angin segar bagi perdamaian dunia. Namun, dia mengatakan Indonesia jangan terbawa euforia pertemuan itu.

"Tentu kita apresiasi pertemuan ini, tapi kita tidak perlu larut, tapi kita sudah bisa menyiapkan hal yang mungkin akan terjadi dan bisa diprediksi karena kita juga akan menjadi Dewan Keamanan PBB walaupun anggota tidak tetap," katanya kepada detikcom saat dihubungi, Selasa (12/6/2018).

Pertemuan Trump dengan Kim Jong Un juga disampaikannya tidak akan berdampak langsung ke Indonesia. Namun dampak secara tidak langsung, katanya, Indonesia harus 'belanja' masalah dari pertemuan kedua tokoh dunia ini. Dari sisi ekonomi, Indonesia bisa saja diuntungkan, apalagi jika berdampak ke turunnya harga minyak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Imbas secara langsung tidak ada, tapi imbas secara tidak langsung ya memang kita harus 'belanja' masalah dalam pertemuan ini, apa sih masalah yang muncul dan kita harus mengantisipasi solusinya. Kedua, secara ekonomi mungkin pertemuan ini bisa membuat kawasan ini bisa stabil sehingga ekonomi bergerak, apalagi harga minyak semakin turun, itu akan menguntungkan Indonesia karena kita not impotir dari BBM yang sudah dimurnikan itu," ujarnya.

Hikmahanto kemudian mengerucutkan fokusnya pasca pertemuan Trump dengan Kim Jong Un di Singapura. Dia mempertanyakan kelanjutan proses de-nuklirisasi dan apakah Amerika Serikat akan menarik mundur 35 ribu pasukannya dari Korea Selatan.

"Sekarang masalahnya pada detail dari apa yang disepakati, karena detailnya itu adalah kan ada proses de-nuklirisasi, nah di de-nuklirisasi ini seperti apa nantinya, apakah Amerika harus menarik pasukan mereka yang 35 ribu itu mundur, kita masih belum tahu. Lalu kemudian dari sisi Kore Utara apakah kalau misalnya ada bantuan ekonomi dan sebagainya Amerika Serikat akan mencoba untuk menurunkan rezim yang ada sekarang, karena kalau kita lihat di Timur Tengah kan sering kali AS ada di belakang para pemberontak untuk menurunkan rezim yang sekarang, Muhammad Khadafi, Sadam Husein gitu kan, nah ini kan yang kita masih belum tahu gimana kesepakatan itu," tuturnya.

"Belum lagi kalau misalnya Korea Utara, Kim Jong Un sudah beri angin yang positif tapi ketika kembali ke negaranya berhadapan dengan loyalis dari bapaknya, dari kakeknya, misalnya begitu kan. Artinya ini bisa mandek, nah dalam kaitan seperti itu, ini Indonesia harus melihat, mencermati masalah ini," tambah Hikmahanto.

Dalam posisi ini, Indonesia yang menjadi Dewan Keamanan PBB bisa mengusulkan untuk memberikan pengawasan dalam proses de-nuklirisasi. Misalnya, kata Hikmahanto yakni melibatkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

"Jadi ketika kita nanti menjadi Dewan Keamanan PBB kan kita bisa mengusulkan berbagai hal, misalnya di de-nuklirisasi itu harus ada dalam pengawasan PBB, dewan keamanan PBB terus melibatkan IAEA lembaga atom dunia, dan kemudain harus AS jangan menang sendiri ke Korut, tapi AS tidak mengurangi pasukannya di semenanjung Korea," paparnya.

Selain itu, Indonesia juga harus bisa memastikan bahwa tidak ada pergantian rezim pasca pertemuan Trump dengan Kim Jong Un.

"Lalu kemudian Indonesia juga harus memastikan bahwa pergantian rezim itu tidak dilakukan oleh tangan-tangan dari luar keterlibatan AS misal terhadap rakyatnya siapa memberontak, nggak boleh itu," jelasnya. (idn/gbr)