"Kita lebih pada pembuktiannya dan adanya peristiwa pidana di situ," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada detikcom, Selasa (12/6/2018).
Peristiwa pidana yang dimaksud Saut adalah tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat 2 kader PDIP, yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Urusan 2 kader PDIP itulah yang membuat partai berlambang banteng tersebut menyebut KPK 'main mata' dalam perpolitikan nasional untuk menargetkan PDIP. Namun KPK membantahnya.
Alih-alih KPK yang memilih target, Saut menyatakan ini lebih merupakan probabilitas seseorang tertangkap karena melakukan tindak pidana. Soal adanya lawan politik yang, misalnya, melapor, Saut menyebut itu di luar ranah KPK.
"Jadi kalau Anda korup, risiko kena KPK pasti ada. Soal KPK didukung masyarakat atau katakan adanya lawan politik ngintip-ngintip yang kemudian memang bermain, itu soal lain yang di luar ranah KPK. Jadi jalan amannya hentikan korupsi," tuturnya.
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto sebelumnya menuduh KPK berpolitik. Dia menduga proses hukum yang menjerat kadernya tidak lepas dari dinamika pilkada.
"Karena di masa lalu itu, oknum-oknum KPK tidak terlepas kepentingan politik di luarnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut," ucap Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. (nif/dhn)
