.webp)
"PDI Perjuangan itu memberikan sanksi pemecatan seketika, sanksi tertinggi, sejauh pemberantasan korupsi dilakukan dengan motif-motif yang benar, tidak ada campur tangan kepentingan politik di luarnya," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," ujarnya.
Menurut Hasto, banyak yang menilai kasus yang menimpa Samanhudi dan Syahri merupakan bagian dari rivalitas pilkada. Ada pihak-pihak tertentu, sambung Hasto, yang ingin menjadi 'wasit' dalam pilkada.
"Kemudian menggunakan berbagai upaya, untuk termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," kata Hasto.
Hasto menyebut ada informasi yang masuk ke tim kampanye dua hari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Informasi itu menyebut ada kejadian luar biasa yang bisa mengubah peta politik di Tulungagung.
"Dan kami tahu siapa orangnya itu," katanya.
Hasto menilai wajar masyarakat menilai ada motif politik dalam kasus tersebut. Sebab, dua kadernya tersebut bukan merupakan salah satu orang yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6).
"Karena itulah Prof Hendrawan mengatakan ini OTT gaya baru," ujar Hasto.
Karena itu, PDIP tetap memberikan bantuan hukum kepada kedua kader itu.
"Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika, tapi di Jatim, kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temuin, ini tentang rivalitas pilkada," ungkapnya.
Sebelum Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Bupati Purbalingga Tasdi terkena OTT KPK. Tasdi langsung dipecat seketika oleh PDIP.
PDIP Tulungagug bicara Cabupnya yang dijadikan tersangka oleh KPK, tonton videonya:
(fdn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
