"Karena di masa lalu itu, oknum-oknum KPK tidak terlepas kepentingan politik di luarnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut," kata Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018), seusai acara mudik bersama.
Kemudian, Hasto menuding Abraham Samad pernah menyalahgunakan kekuasaan saat memimpin KPK. Dia menyinggung Samad soal pencoretan daftar nama menteri.
Sebelumnya, Hasto juga curiga terhadap proses hukum yang menjerat 2 kader PDIP tersebut. Dia mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat di Tulungagung bahwa tim kampanye lawan menyampaikan bahwa akan ada kejadian luar biasa.
"Prosesnya betul mencolok dan betul tidak terlepas dari dinamika pilkada," ujarnya.
"Kemudian menggunakan berbagai upaya, untuk termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," imbuh Hasto.
Dua kader PDIP yang dimaksud adalah Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya disebut KPK menerima dari seorang kontraktor terkait 2 proyek berbeda di wilayah masing-masing.
'PDIP Tuding KPK Main Politik Dalam OTT di Blitar dan Tulungagung'
(dhn/dhn)
