Beda dari Purbalingga, Walkot Blitar-Bupati Tulungagung Dibela PDIP

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 12 Jun 2018 11:11 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak kompromi terhadap pengurus atau kader yang diduga melakukan tindak pidana. Tapi PDIP tetap memberikan pembelaan bila kasus yang menyeret pengurus/kader diduga terkait politik.

"PDI Perjuangan itu memberikan sanksi pemecatan seketika, sanksi tertinggi, sejauh pemberantasan korupsi dilakukan dengan motif-motif yang benar, tidak ada campur tangan kepentingan politik di luarnya," kata Hasto di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).



Hasto mengatakan partainya tetap memberikan bantuan hukum kepada Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Blitar, serta calon Bupati Tulungagung inkumben Syahri Mulyo.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," ujarnya.

Menurut Hasto, banyak yang menilai kasus yang menimpa Samanhudi dan Syahri merupakan bagian dari rivalitas pilkada. Ada pihak-pihak tertentu, sambung Hasto, yang ingin menjadi 'wasit' dalam pilkada.

"Kemudian menggunakan berbagai upaya, untuk termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," kata Hasto.

Hasto menyebut ada informasi yang masuk ke tim kampanye dua hari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Informasi itu menyebut ada kejadian luar biasa yang bisa mengubah peta politik di Tulungagung.

"Dan kami tahu siapa orangnya itu," katanya.




Hasto menilai wajar masyarakat menilai ada motif politik dalam kasus tersebut. Sebab, dua kadernya tersebut bukan merupakan salah satu orang yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6).

"Karena itulah Prof Hendrawan mengatakan ini OTT gaya baru," ujar Hasto.

Karena itu, PDIP tetap memberikan bantuan hukum kepada kedua kader itu.

"Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika, tapi di Jatim, kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temuin, ini tentang rivalitas pilkada," ungkapnya.

Sebelum Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Bupati Purbalingga Tasdi terkena OTT KPK. Tasdi langsung dipecat seketika oleh PDIP.


PDIP Tulungagug bicara Cabupnya yang dijadikan tersangka oleh KPK, tonton videonya:

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)