DetikNews
Sabtu 09 Juni 2018, 07:27 WIB

Jadi DK PBB, Indonesia Harus Cermati Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Tsarina Maharani - detikNews
Jadi DK PBB, Indonesia Harus Cermati Pertemuan Trump-Kim Jong Un Bendera PBB (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
FOKUS BERITA: RI Anggota DK PBB
Jakarta - Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebut setidaknya ada lima agenda yang wajib dilakukan Indonesia selama mengemban tugas sebagai anggota DK PBB hingga 2020 mendatang.

Beberapa di antaranya ialah memastikan soal kemerdekaan Palestina dan memantau pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

"Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina. Selain itu pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati secara dekat karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018).


Kemudian, Indonesia diharapkan bisa aktif terlibat dalam pelbagai isu konflik, salah satunya dalam penanganan krisis Rohingya. Lewat DK PBB, Indonesia juga wajib menggaungkan perang melawan terorisme.

"Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris. Ini penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru," tutur Hikmahanto.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia diharapkan mendorong pembahasan intoleransi di tingkat global. Diikuti pembahasan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, perdagangan, dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.


"Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait masalah intoleransi. Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun," ucap Hikmahanto.

"Terakhir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia. Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antar negara perlu untuk diwaspadai," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia bersama empat negara lain terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan itu akan berlaku dua tahun ke depan.


Berdasarkan sidang Majelis Umum PBB, selain Indonesia, empat negara lainnya adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik.
(tsa/rna)
FOKUS BERITA: RI Anggota DK PBB
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed