Yasonna Usul Deklarasi Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Ini Kata KPU

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberi usul agar KPU dan partai politik membuat deklarasi untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi. KPU mengatakan larangan eks koruptor nyaleg telah ada dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Kita mencantumkan norma tersebut dalam PKPU. PKPU pencalonan anggota DPR dan DPRD," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi detikcom, Kamis (7/6/2018).

Wahyu mengatakan pada prinsipnya usulan tersebut sama-sama mencegah mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif. Namun hal ini dianggap akan lebih efektif bila larangan tersebut dimasukkan dalam PKPU.

Baca juga: Menkum HAM Minta KPU-Parpol Deklarasi Daftar Eks Koruptor Nyaleg

"Prinsipnya sama, hanya menurut KPU akan efektif bila di masukkan dalam PKPU," kata Wahyu.

Menurutnya, KPU tetap akan memasuKkan aturan larangan eks koruptor nyaleg dalam peraturan KPU.

"Iya dong (tetap akan memasukan)," tuturnya.

Sebelumnya, Yasonna mengatakan tak setuju dengan wacana mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju sebagai calon legislatif (caleg). Menurutnya hal itu bertentangan dengan undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan hak asasi manusia.

Yasonna memberi solusi mengenai hal tersebut. Dia memberi usul agar KPU dan partai politik membuat deklarasi untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

"Misalnya, tadi saya baca di internet. Sudahlah, panggil partai politik, buat deklarasi bersama tidak akan mencalonkan mantan napi korupsi. Berikutnya buat di daftar pengumuman. Itu yang dikelola baik, buat daftar bagaimana meyakinkan publik bahwa ini orang-orang," kata Yasonna saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, siang tadi.

Baca juga: Komnas HAM: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Langgar HAM

Menurutnya, dengan membuat daftar nama para mantan koruptor, masyarakat nantinya akan menilai dan menentukan pilihannya sendiri. Yasonna berpendapat cara ini lebih tepat dibanding harus menabrak UU dan melanggar hak politik seseorang.

Sementara itu, lanjut Yasonna, PKPU bukanlah undang-undang, terlebih bisa menghilangkan hak politik seseorang.

"PKPU bukan undang-undang, dia jauh di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang itu masih ada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Itu jauh sekali," katanya.

Yasonna menilai, jika larangan di dalam PKPU ini disahkan maka akan timbul preseden buruk ke depannya. Putusan ini ditakutkan akan membuat lembaga lain 'latah' untuk memiliki aturan yang bertabrakan dengan undang-undang. (rvk/rvk)