Komnas HAM: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Tidak Langgar HAM

Jakarta - Komnas HAM mendukung peraturan KPU (PKPU) yang mengatur larangan eks napi korupsi maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut larangan eks koruptor nyaleg tidak melanggar HAM.

"Secara prinsip, itu tidak mengurangi hak-hak politik seseorang. Karena hak politik itu bukan HAM absolut," kata Taufan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, pencabutan hak politik seseorang merupakan hal yang bisa dilakukan. Namun diperlukan alasan dan landasan hukum yang kuat untuk mengatur hal tersebut.

Baca juga: Mendagri Dukung Menkum HAM yang Tolak Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Menurut Taufan, saat ini KPU bersama pemerintah dan DPR harus kembali duduk bersama dan segera mengambil keputusan final.

"Jadi saran kami semestinya KPU melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah dan DPR supaya ada kesepakatan itu. Kan ketiganya punya otoritas atas satu ketentuan," sebutnya.

Baca juga: JK Heran Menkum HAM Ogah Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

PKPU soal pelarangan eks napi korupsi ini menjadi polemik sejak awal diwacanakan KPU. Komisi II DPR tegas menolak peraturan itu lantaran dinilai melanggar UU Pemilu 7/2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga menolak usulan itu. Sementara itu, Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku tak akan meneken draf PKPU yang diserahkan KPU.

Partai politik turut bersuara. Beberapa di antaranya menolak usulan PKPU itu.

(tsa/fdn)