.webp)
"Itu normal sekali karena Pak Jokowi ini orang Jawa, Ibu Mega ini orang Jawa dia ketum partai dan anak Presiden juga. Bisa jadi dalam perbincangan partai dan pembinaan ideologi Pancasila mungkin kenapa Ibu yang selalu jadi serangan? Normal itu. Kenapa yang begitu harus jadi polemik? Orang minta maaf kok jadi problem? Nggak boleh itu sangat biasa sekali," kata Ali kepada wartawan di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Pegangsaan Barat, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).
"Jokowi kan orangnya santun, orang Jawa, itu tidak usah jadi masalah," tegas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pantaskah Jokowi Minta Maaf ke Megawati? |
Ia menjelaskan peraturan mengenai hak keuangan anggota BPIP itu sudah diatur berdasarkan analisa dari Kemenpan-RB dan Kementerian Keuangan. Hak keuangan dan fasilitas itu bukan berasal dari keinginan Presiden pribadi.
"Kalau untuk rakyat coba lihat peraturan Presiden dikeluarkan itu berdasarkan hasil analisa dari Kementerian Aparatur Negara dan Aparatur Reformasi Birokrasi tentang hak-hak keuangan fasilitas keluarnya dari Menteri Keuangan, Presiden membuat Peraturan Presiden setahun. Keluarin itu bulan Mei kemudian Peraturan Presiden Nomor 7 itu bulan Mei kemarin tentang hak keuangan fasilitas, jadi tidak mungkin Presiden ngeluarin surat itu dengan suka-nya," jelas dia.
Ngabalin juga mengatakan peran BPIP penting untuk Indonesia. Karena, ia menilai pembinaan ideologi pancasila di Indonesia seharusnya mendapat perhatian khusus guna mencegah paham-paham radikalisme.
"Saya kasih tahu kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu jadi sesuatu sangat amat menjadi perhatian serius dari Presiden karena di beberapa tempat ada anak-anak sekolah yang nggak bisa hormat bendera Merah Putih karena dianggap toghut. Jadi apa artinya? Ada pembinaan-pembinaan ideologi Pancasila yang telah mengalami erosi sangat dahsyat itu sebabnya perhatian Presiden kepada BPIP menjadi sesuatu yang diprioritaskan," paparnya. (idh/idh)
