Pantaskah Jokowi Minta Maaf ke Megawati?

Pantaskah Jokowi Minta Maaf ke Megawati?

- detikNews
Jumat, 01 Jun 2018 16:38 WIB
Jokowi dan Megawati Soekarnoputri (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Presiden Jokowi meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri terkait kritik yang merundung Mega soal hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pantaskah presiden meminta maaf?

"Sebenarnya cukup pemerintah memberikan klarifikasi. Menkeu memberikan klarifikasi bahwa Rp 120 juta itu banyak komponen bukan gaji, Wapres JK juga sudah bicara," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, ketika dihubungi, Jumat (1/6/2018).

Cecep menyebut permintaan maaf Jokowi kepada Megawati bisa dipahami untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ketua Umum PDIP. Sebab, Jokowi merupakan kader yang diusung PDIP maju ke Pilpres.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tinggal kita menjelaskannya delam pandangan apa, budaya ewuh-pakewuh. Dia dianggap orang partai PDIP, petugas partai, mau nggak mau dia harus hormat ke ketua," urainya.


Cecep menambahkan sebaiknya pemerintah cukup mengutus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan klarifikasi terkait besaran 'gaji' BPIP yang disorot itu. Apalagi, Cecep menyebut ada cerita soal gaji BPIP yang belum dibayar.

"Cukup kalau di perpres tembuskan, sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Apalagi katanya setahun belum dibayar, kemudian mereka mempergunakan uang sendiri, seterusnya dan seterusnya, saya kalau denger ceritanya orang BPIP. Dewan pengarah hanya memberikan arahan ke eksekutif," urainya.

"Ini tantangan BPIP bahwa mereka mampu memang menjalankan tupoksinya dengan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya," ucap Cecep.


Perihal permintaan maaf Jokowi ke Megawati ini membuat politikus PKS bingung soal siapa pemimpin sebenarnya, Jokowi atau Megawati. Sebab, kewibawaan Jokowi sebagai Presiden RI mestinya dijaga bersama-sama. Peristiwa privat semacam praktik sopan santun yang diungkap Megawati seharusnya tak perlu diungkap ke publik.

"Kadang agak bingung siapa pemimpin atau siapa yang dipimpin," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada detikcom, Jumat (1/6).

"Kalaupun benar, cukup untuk internal saja, tidak perlu diumbar keluar. Kasihan kalau Presiden dipersepsi publik bersikap tidak patut," kata Mardani.
(ams/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads