Interpelasi DPRD ke Gubernur Kalteng Dinilai Salah Sasaran

Mega Putra Ratya - detikNews
Kamis, 31 Mei 2018 22:16 WIB
Foto: Istimewa
Jakarta - Protes Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng hingga mengadu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta disebut-sebut salah sasaran. Pun seharusnya, masalah penolakan pengembalian uang tunjangan 'akibat lebih bayar' bukan dengan cara interpelasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) ketika menerbitkan aturan yang melanjutkan Surat Edaran Mendagri.

"Langkah DPRD ke Kemendagri itu salah sasaran, kalau mau usulkan (tidak usah ada pemotongan tunjangan) ya ubah aturannya PP dan Permendagrinya, bukan interpelasi Pemprov. Jadi, sebaiknya kembalikan uang rakyat itu," ungkap peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi, Kamis (31/5/2018).


Ia juga menyayangkan sikap DPRD Kalteng pasca terbitnya Pergub 10/2018 dimana berimbas pada 'ngambeknya' Badan Musyawarah (Banmus) yang ogah mengakomodir jadwal pembahasan APBD dan Raperda yang produktif usulan Pemprov untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jadwal yang dihasilkan Banmus hanya yang terkait DPRD Kalteng. Tetapi yang usulan eksekutif tentang untuk peningkatan PAD itu antara lain retribusi jasa usaha belum dibahas. Perda yang pro masyarakat seperti Sistem Kesehatan Provinsi Kalteng malah belum dibahas, usulan Perda pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan juga malah belum selesai.

"DPRD Kalteng fokus saja di kinerja. Sebab selama 2017-2018, kinerja DPRD hanya untuk membahas Perda rutin saja, antara lain Perda tentang RPJMD, APBD 2017 dan APBD-P, APBD 2018, Perda tentang Pembentukan SOPD, dan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD," ungkapnya.

"Jadi kerja dulu saja dan kembalikan uang rakyat yang bukan lagi haknya. Kalau tidak kembalikan malah temuan BPK RI. DPRD juga harus berpikir jernih, jangan ngambek, masa masalah ini saja kemudian jadwal APBD Perubahan 2018 tidak dijadwalkan, APBD 2019 juga. Wakil rakyat harusnya pro-rakyat, jangan sepihak untuk kepentingan sendiri," imbuh Apung.

Karena itu, FITRA juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera menindaklanjuti penolakan DPRD Kalteng mengembalikan uang tunjangan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017 yang dilanjutkan SE Mendagri 188.31/7809/SJ dan Pergub Kalteng nomor 10 tahun 2018.


Terpisah, Kepala BPK RI perwakilan Kalteng, Ade Irwan Ruswana menilai kepentingan yang diajukan DPRD hanya soal pribadi alias kepentingan perut. Tetapi, justru rakyatlah yang jadi korban atas polemik antara DPRD dan Pemprov Kalteng tersebut.

"Ini kan sebetulnya pertimbangan kecil saja, masalah pertimbangan perut. Masalah gonjang-ganjing tunjangan perumahan dan transportasi sebetulnya tidak bagus dipertontonkan ke publik,"tukasnya.

Ia menyayangkan konflik dua lembaga itu, terlebih hanya karena adanya pemotongan tunjangan (perumahan dan transportasi) sesuai Pergub, yang itupun sudah dikuatkan dengan surat edaran Mendagri mengenai pelaksanaan PP 18 tahun 2017.

Apalagi ia tahu bahwa hanya karena Pergub 10 terbit yang memangkas tunjangan mereka, berimbas pada tidak dijadwalkannya pembahasan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019.

"Artinya kepentingan rakyat lebih besar dikorbankan hanya karena untuk kepentingan kecil. Tidak hanya berfikir sempit, tetapi sepele dan akhirnya rakyat Kalteng yang jadi korban. Dengan tidak dibahasnya APBD perubahan dan APBD Murni, maka pemprov tidak bisa leluasa bekerja melaksanakan anggaran pembangunan," katanya.

Terkait pertimbangan bakal adanya temuan BPK RI ketika dipaksakan tidak mengembalikan tunjangan DPRD seperti dikemukakan Pemprov Kalteng, Anggota DPRD Kalteng Faridawaty Darlan Atjeh tidak sepakat.

Alasan dia, Pergub 33/2017 yang dijalankan sejak September 2017, tidak ada temuan dari BPK RI mengenai kelebihan bayar tunjangan yang dinikmati DPRD tersebut pada LHP 2017. Sehingga Pergub lama masih bisa dijalankan tanpa harus terbit Pergub baru.


Dalam akun Facebooknya, politisi Nasdem ini menuliskan beberapa kesalahan Pemprov antara lain salah prosedur penerbitan Pergub, salah mengutip Surat Edaran Mendagri, dan mal adiministrasi yang terus-menerus sehingga muncul interpelasi.

"Mendagri menerima laporan DPRD Kalteng. Pemprov mengatakan bahwa Pergub 10/2018 yang menganulir Pergub 33/2017 dasar hukumnya SE Mendagri yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Buktinya Sekjend Mendagri mengatakan ini baru terjadi di Kalteng. Kami diijinkan menggunakan Hak Interpelasi dan ini dikawal oleh Kemendagri," tulis dia. (ega/mpr)