Galang Interpelasi Gara-gara Anggaran Dipotong, DPRD Kalteng Dikritik

Mega Putra Ratya - detikNews
Kamis, 31 Mei 2018 18:17 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (Noval/detikcom)
Jakarta - DPRD Kalimantan Tengah menggalang interpelasi untuk menolak Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan DPRD. Penggalangan interpelasi itu menuai kritik.

"DPRD Kalteng harus berkaca pada daerah lain, yang sudah mengembalikan lebih bayar tunjangan karena tidak ingin melanggar ketentuan. Seperti DKI Jakarta itu mengembalikan mobil dan fasilitas lainnya," ujar peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, Kamis (31/5/2018).

Dengan pergub tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kalteng harus mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan. Tak terima terhadap aturan baru dan tak sudi mengembalikan lebih bayar tunjangan, DPRD Kalteng mengadu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (30/5/2018).


Tujuan para anggota DPRD menghadap Mendagri, selain 'mengadukan' nasib pemotongan tunjangan, meminta dukungan Mendagri untuk menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur dengan alasan penerbitan Pergub 10 tidak prosedural.

"DPRD harusnya paham aturan, ke Mendagri bagusnya usulkan solusi perubahan, bukan mencari dukungan Mendagri untuk interpelasi. DPRD harus tunduk pada PP dan SE Mendagri," cetus Apung.

Pergub 10 Tahun 2018 yang dikeluarkan Gubernur Sugianto Sabran ini didasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan menggantikan pergub sebelumnya, yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tertanggal 28 September 2017.

Padahal juga diperkuat dengan surat edaran Mendagri yang tujuannya kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia nomor 188.31/7809/SJ tertanggal 2 November 2017 tentang penjelasan terhadap implementasi substansi PP Nomor 18 Tahun 2017, yang sosialisasinya juga dihadiri perwakilan DPRD.


Dengan munculnya pergub baru, hak keuangan mereka terganggu karena dua item tunjangan menjadi terpotong, yaitu tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Keharusan pengembalian lebih bayar karena pergub tersebut berlaku surut.

Pergub yang baru tersebut menggantikan yang lama, yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2017 tertanggal 28 September 2017 tentang hal yang sama, yaitu tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalteng. (ega/tor)