Soal Gaji BPIP, JK Bandingkan dengan Menteri

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polemik gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang tergolong fantastis, di kisaran Rp 100 juta tak dibenturkan dengan kinerja BPIP. Menurut JK, BPIP merupakan negarawan yang bekerja di wilayah pemikiran.

"Pertama begini, pekerjaan Dewan Pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan pemikiran. Jadi kedua, semua pengarah itu orang-orang yang senior, yang negarawan yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Jokowi soal Gaji BPIP: Tanyakan Saja ke Menteri

Dewan Pengarah BPIP diketuai oleh presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan beranggotakan 9 orang. Adapun besaran hak keuangan pejabat BPIP baru saja diatur dalam Perpres No 42/2018.

Menurut JK, gaji BPIP dan gaji menteri tidak jauh berbeda. Meski gaji pokok menteri kecil, terdapat tunjangan yang cukup besar.

"Kalau Anda bandingkan dengan menteri, menteri itu memang gaji take home pay-nya kecil, tapi tunjangannya, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan bebas rumah, tidak perlu kontrak, dan sebagainya," papar JK.

Baca juga: Kritik Gaji BPIP, Ombudsman Ungkit Nasib Non PNS Pemerintah

"Jadi kalau ditotal, menteri juga hampir--mungkin lebih tinggi--daripada Ibu Mega dan bapak-bapak yang lain. Dan itu jumlah itu (gaji Megawati) semua ada di situ, di samping gaji. Jadi pokoknya Rp 5 juta, tapi biaya transportasi, biaya keluar, biaya macam-macam, biaya rumah, biaya komunikasi, semua dijadikan jadi satu," imbuhnya.

JK menyebutkan gaji BPIP berbeda dengan gaji menteri yang diberi terpisah. Namun JK juga mengatakan polemik ini dapat menjadi pedoman bahwa gaji negarawan tidak boleh diberi secara berlebihan.

"Kalau dia menteri terpisah-terpisah, jadi jumlahnya sebenarnya, dan tidak semua. Juga ini nanti memberikan untuk kerangka pedoman bahwa gaji yang sesungguhnya itu seperti negarawan, tidak boleh berlebihan. Kalaupun yang lain pasti tidak membedakan banyak kalau ditotal," ucapnya.

JK mengatakan pihaknya akan mengevaluasi soal gaji BPIP tersebut meski sudah dinilai sesuai. Dia pun kembali mengingatkan agar gaji BPIP tak dibandingkan dengan gaji menteri.

"Ya selalu dievaluasi, tapi sesuai. Saya katakan tadi, jadi suka dibandingkan dengan gaji menteri, gaji menteri itu memang Rp 19 juta, tetapi ada dijamin semua mobil, dijamin kendaraan, dijamin perumahan, kemudian ada biaya operasional, kalau ditotal itu cukup tinggi juga sebenarnya," tuturnya.



Saksikan juga video tanggapan Jokowi soal gaji BPIP hanya di 20Detik:

[Gambas:Video 20detik]

(nvl/bag)