Rapat dengan DPD, Menag Jelaskan soal Daftar 200 Mubalig

Jakarta - Komite III DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Rapat ini untuk membahas persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439 H/2018 M.

Pantauan detikcom, rapat digelar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris.

Dalam rapat dengar pendapat ini, salah satu isu yang dijelaskan oleh Menag adalah persoalan daftar rekomendasi 200 mubalig yang menjadi kontroversi. Lukman mengaku pihaknya tidak memiliki pretensi apa-apa saat merilis daftar tersebut.

"Jadi sebenarnya kami tidak punya filosofi apa-apa. Ini sebenarnya alamiah saja, tidak ada pretensi apa-apa sama sekali. Dan kami pun juga tidak membayangkan dampaknya seperti sekarang," kata Lukman, dalam rapat, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2018).

Baca juga: Polemik Daftar 200 Mubalig: Abdul Somad Menolak, Aa Gym Gundah

Lukman kemudian, menjelaskan latar belakang dibuatnya daftar tersebut oleh Kemenag. Daftar tersebut dirilis karena permintaan masyarakat kepada Kemenag yang ingin direkomendasikan nama-nama penceramah.

"Jadi sama sekali tidak ada niatan sama sekali ini adalah bentuk seleksi bahwa yang masuk rilis ini yang diakui, sementara yang tidak tidak diakui. Sama sekali tidak dalam tujuan seperti itu. Seleksi tidak ada. Apalagi standarisasi, apalagi istilah-istilah yang memilah-milah begitu. Jadi ini alamiah saja. Kebiasaan kami yang lalu kemudian menjelang bulan Ramadan permintaan itu begitu banyak lalu cara kami menyampaikannya dengan sekaligus," tuturnya.

Lukman juga menjelaskan bahwa daftar itu dibuat atas masukan sejumlah ormas Islam dan pengurus masjid. Namun, Lukman mengaku pihaknya memang tidak menghubungi pihak pusat ormas-ormas tersebut.

"Misalnya, kalau ke NU tentu tidak ke PBNU-nya sehingga sangat bisa dimengerti kalau misalnya Ketua Umum PBNU mengatakan kami tidak pernah dihubungi. Ya tentu kami tidak menghubungi beliau. Terlalu tinggi hanya untuk urusan persoalan penceramah. Yang kami hubungi adalah lembaga dakwah, badan otonom yang ada di NU begitu juga di Muhammadiyah dan ormas Islam," katanya.

Baca juga: Kontroversi Mubalig Kemenag, Ide Said Aqil, hingga Tanggapan FPI

Lukman juga menjelaskan, bahwa daftar 200 mubalig tersebut bersifat berita. Sehingga, daftar tersebut tidak memiliki dasar hukumnya stempel, maupun tandatangan.

"Di Twitter banyak sekali ramai yang menanyakan ini dasar hukumnya apa, rilis 200 ini tidak ada stempelnya tidak ada tandatangannya. Ya karena itu memang bukan keputusan. Itu adalah seperti berita saja. Karena itu juga hanya berada dalam sebuah pemberitaan. Mengabarkan ini lho ada nama-nama yang bisa dimanfaatkan khususnya mereka-mereka yang membutuhkan penceramah-penceramah," kata Lukman.

Lukman mengaku pihaknya telah secara langsung meminta maaf kepada masyarakat maupun 200 nama mubalig yang masuk dalam daftar serta mubalig yang tidak masuk. Ia mengatakan, hal itu telah menjadi pembelajaran bagi pihaknya.

"Saya mohonkan maaf pada mereka," ujarnya.

Lukman juga menjelaskan, saat ini terkait daftar mubalig yang direkomendasikan sudah diteruskan ke MUI. MUI, kata Lukman, bertugas untuk memverifikasi, meneliti dan menyikapi lebih lanjut terkait hal itu.

"Jadi kalau ada yang meminta kami untuk mencabut ya sulit karena ini bagaimana kami mencabut ini sudah ada di MUI. Jadi sudah tidak ada di kami lagi. Jadi sudah kami serahkan sepenuhnya ke MUI. MUI sekarang sedang menelaah mengkaji itu setau saya dengan orams-ormas Islam. Dan kita tunggu saja apa langkah yang akan dilakukan MUI ke depan. Jadi itulah penjelasan kami," pungkas Lukman. (hri/hri)