Rabu 30 Mei 2018, 07:26 WIB
Pengamat: Pasal Tipikor di RKUHP Hilangkan Pidana Khusus Korupsi
Aksi Lakban Mulut Tolak RKUHP (Foto: Lamhot Aritonang)
FOKUS BERITA:
KPK 'Terancam' RKUHP
Jakarta -
KPK menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP. Langkah itu dinilai tepat agar proses pemberantasan korupsi tak melemah.
"Setuju saya, karena sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih lengkap. Jadi yang di RUU KUHP didrop saja," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).
Hifdzil khawatir, dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi dalam pidana KUHP akan membuat aturan menjadi tumpang tindih. Hal itu dinilai juga bisa membuat posisi KPK melemah dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau isinya tumpang tindih bisa jadi iya (melemahkan). Nanti KPK bingung mau menerapkan yang mana pasalnya," imbuhnya.
Senada dengan Hifdzil, peneliti PUKAT UGM lainnya, Zainal Arifin menyebut kekhawatiran KPK sangat mungkin terjadi. Sebab akan ada perbedaan pendapat mana yang masuk pidana umum dan mana yang masuk pidana khusus.
"Sangat mungkin, karena ketika mamaknai hukum umum itu dianggap sebagai kejahatan umum, maka sifat kekhususannya bisa hilang. Misalnya dalam UU MD3, kalau anggota DPR melanggar itu, itu harus izin MKD, kecuali ketika dia melanggar pidana khusus, nanti kan ada perdebatan korupsi pidana umum atau khusus," kata Zainal.
Menurut Zainal, penyusun RUU KUHP harus duduk bersama dengan pihak lain termasuk KPK untuk membahas persoalan itu. Dengan begitu diharapkan tak ada lagi perbedaan tentang posisi tindak pidana korupsi dalam undang-undang.
"Jadi saran saya sebelum keluar memutuskan apakah dia akan masuk atau tidak, hal yang paling utama harusnya mereka duduk bersama. KPK duduk bersama sama pembentuk undang-undang, lalu berikan penafsiaran yang lebih kuat, supaya tidak menimbulkan perdebatan lagi," ujarnya.
Dia juga meminta DPR tak buru-buru mengesahkan RUU KUHP yang ditargetkan pada Agustus nanti. Menurutnya, perdebatan harus dituntaskan terlebih dulu sebelum DPR mengetok palu.
"Kita tidak bisa menargetkan sesuatu itu bila memang belum clear, karena yang dimaksud undang-undang itu kan kesepakatan antara presiden dengan DPR yang itu ada aspirasi publik di dalamnya. Walaupun itu milik presiden dan DPR tapi kan tidak mungkin mereka memunggungi rakyat, tetap harus ada masukan rakyat, tetap harus ada ide rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, KPK menyurati Jokowi karena menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam RKUHP malah memperlemah pemberantasan korupsi. KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi, karena masih terdapat sejumlah pasal tindak pidana korupsi di RUU KUHP.
"KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden juga agar pasal-pasal tipikor dikeluarkan dari KUHP tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).
(abw/gbr)
"Setuju saya, karena sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih lengkap. Jadi yang di RUU KUHP didrop saja," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).
Hifdzil khawatir, dimasukkannya pasal tindak pidana korupsi dalam pidana KUHP akan membuat aturan menjadi tumpang tindih. Hal itu dinilai juga bisa membuat posisi KPK melemah dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau isinya tumpang tindih bisa jadi iya (melemahkan). Nanti KPK bingung mau menerapkan yang mana pasalnya," imbuhnya.
Senada dengan Hifdzil, peneliti PUKAT UGM lainnya, Zainal Arifin menyebut kekhawatiran KPK sangat mungkin terjadi. Sebab akan ada perbedaan pendapat mana yang masuk pidana umum dan mana yang masuk pidana khusus.
"Sangat mungkin, karena ketika mamaknai hukum umum itu dianggap sebagai kejahatan umum, maka sifat kekhususannya bisa hilang. Misalnya dalam UU MD3, kalau anggota DPR melanggar itu, itu harus izin MKD, kecuali ketika dia melanggar pidana khusus, nanti kan ada perdebatan korupsi pidana umum atau khusus," kata Zainal.
Menurut Zainal, penyusun RUU KUHP harus duduk bersama dengan pihak lain termasuk KPK untuk membahas persoalan itu. Dengan begitu diharapkan tak ada lagi perbedaan tentang posisi tindak pidana korupsi dalam undang-undang.
"Jadi saran saya sebelum keluar memutuskan apakah dia akan masuk atau tidak, hal yang paling utama harusnya mereka duduk bersama. KPK duduk bersama sama pembentuk undang-undang, lalu berikan penafsiaran yang lebih kuat, supaya tidak menimbulkan perdebatan lagi," ujarnya.
Dia juga meminta DPR tak buru-buru mengesahkan RUU KUHP yang ditargetkan pada Agustus nanti. Menurutnya, perdebatan harus dituntaskan terlebih dulu sebelum DPR mengetok palu.
"Kita tidak bisa menargetkan sesuatu itu bila memang belum clear, karena yang dimaksud undang-undang itu kan kesepakatan antara presiden dengan DPR yang itu ada aspirasi publik di dalamnya. Walaupun itu milik presiden dan DPR tapi kan tidak mungkin mereka memunggungi rakyat, tetap harus ada masukan rakyat, tetap harus ada ide rakyat," jelasnya.
Sebelumnya, KPK menyurati Jokowi karena menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, ke dalam RKUHP malah memperlemah pemberantasan korupsi. KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi, karena masih terdapat sejumlah pasal tindak pidana korupsi di RUU KUHP.
"KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden juga agar pasal-pasal tipikor dikeluarkan dari KUHP tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).
(abw/gbr)
