Ini 12 Resolusi Hasil Rakornas PA 212

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 29 Mei 2018 17:19 WIB
Rakornas PA 212. (Marlinda Oktavia Erwanti/detikcom)
Jakarta - Rakornas PA 212 menghasilkan sebuah resolusi. Resolusi tersebut bertujuan mengajak umat Islam di Indonesia dan segenap bangsa menyepakati 12 hal yang harus dimiliki capres dan cawapres.

"Pertama, capres dan cawapres yang memahami sejarah bangsanya, ideologi negaranya, bekerja keras untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pihak asing dan aseng," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif saat jumpa pers di Aula Sarbini, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).

[Gambas:Video 20detik]


Kedua, kata Slamet, capres dan cawapres harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri, tidak tunduk kepada kemauan asing dan aseng. Ketiga, tidak menambah utang luar negeri yang pada gilirannya akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia.

"Keempat, tidak terus-terusan berkegiatan tebar pesona, sampai waktunya tidak cukup untuk mencari solusi bagi demikian banyak masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Dengan kata lain, pemimpin yang fokus menekuni pemecahan masalah-masalah besar bangsa Indonesia, bukan tebar pesona yang makin membosankan," tuturnya.


Kelima, lanjut Slamet, capres dan cawapres nantinya memiliki kebijakan yang tidak mendorong masuknya tenaga kerja asing tanpa kehati-hatian nasional (national alert). Keenam, bukan tidak mungkin sebagian pendatang asing yang berpretensi sebagai buruh hakikatnya adalah tentara yang siap siaga untuk merongrong keutuhan NKRI.

"Pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi ilegalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal. Hal ini merupakan kebijakan berbahaya bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Resolusi ketujuh, menghentikan pelanggaran berat terhadap Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kemudian, kedelapan, kata Slamet, capres dan cawapres harus berupaya menegakkan hukum tanpa diskriminasi terhadap setiap warga negara dengan tegas, jelas, adil, dan transparan sesuai dengan kaidah supremacy of law.

"Di samping itu, membangun KPK sesuai dengan UU KPK, bukan membiarkan KPK menjadi lembaga obstruksi keadilan (obstruction of justice), lembaga hukum yang membenamkan kasus-kasus korupsi berskala mega. Pemerintah yang berkolaborasi dengan KPK untuk meneruskan kegiatan obstruction of justice sejatinya telah kehilangan legitimasi," katanya.


Kesembilan, capres dan cawapres harus bertindak adil kepada semua anak bangsa. Bukan berpihak, lanjut Slamet, kepada golongan tertentu dan memusuhi golongan lain, sehingga terkesan adanya unsur-unsur Islamophobia yang sangat berbahaya.

"Kesepuluh, tidak akan pernah mengotak-atik hasil pemilu dengan merancang segenap trik-trik busuk dan kotor. kejadian berkarung-karung e-KTP yang kebetulan tertangkap publik dua hari lalu adalah bukti ada gunung es kecurangan pemilu. Dalih berkarung-karung e-KTP itu akan dimusnahkan karena cacat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Skandal ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya," papar Slamet.

Selanjutnya, resolusi bahwa capres dan cawapres harus menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan proyek Meikarta yang mangkrak yang penuh dengan penguasa dan pengusaha tunaetika. Capres dan cawapres yang ada harus menerapkan proses hukum yang transparan, siapa dalang utama di balik dua proyek ekonomi yang telah menghina akal sehat bangsa Indonesia itu.

"Kedua belas, langkah-langkah anti-terorisme harus benar-benar untuk menangkap dalang sejati berbagai kejadian teroris selama ini, bukan untuk menebar rasa takut masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kritik dan koreksi pada pemerintah. Sejauh ini terasa umat Islam selalu tersudutkan dan tertuduh dalam setiap aksi terorisme," tutur Slamet.


Dalam rakornas ini, PA 212, kata Slamet, juga mengimbau segenap umat Islam tetap bersatu agar tidak mudah dipecah-belah. Pihaknya yakin bahwa makar yang dirancang oleh musuh-musuh Islam akan menjadi bumerang bagi perancangnya.

"Dan Allah SWT akan menunjukkan apa dan siapa saja manusia yang telah berupaya menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Usaha-usaha rezim untuk melibatkan TNI dan Polri dalam rangka mencapai tujuan yang jauh dari rasa patriotisme dan nasionalisme harus ditolak setegas-tegasnya," pungkasnya.

Dalam rakornas yang digelar tertutup ini juga dihasilkan sejumlah nama yang direkomendasikan menjadi capres dan cawapres. Salah satu nama yang akan diperjuangkan adalah nama pembina tunggal Habib Rizieq Syihab. (tor/tor)