Senin 28 Mei 2018, 17:56 WIB
Soal Saham Anker Bir, Ketua DPRD: Kalau Haram Tutup Perusahaannya
Prasetio Edi Marsudi (Ari Saputra/detikFoto)
Jakarta -
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan niat Pemprov DKI menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk. Menurutnya, jika DKI beranggapan deviden yang selama ini diterima dinilai haram, sebaiknya perusahaan produsen Anker Bir ini ditutup saja.
"Pertanyaan saya, kalau dia mau melepas, mau tidak ada minuman keras? Dihapus saja, jangan dijual, tutup perusahaannya saja. Pabriknya ditutup saja kalau mau bercerita tentang 'saya melihat haram'," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Prasetio menilai Delta Djakarta merupakan perusahaan yang sehat. Karena itu, Prasetio mempertanyakan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta.
"Ini bukan bicara haram atau tidak haram. Ini bicara kita dapat papasan perang dari zaman Jepang, Belanda, terus diserahkan ke DKI Jakarta. Dan ini perusahaan sehat dan Tbk lho," terang Prasetio.
Menurut politikus PDIP itu, tidak ada salahnya kalau Anies mengurungkan niat melepas saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Selain sehat, PT Delta Djakarta adalah perusahaan yang sudah go public.
"Sekarang begini, kalau masalah Delta saya cuma bisa meminta kepada Pak Gubernur dan Wagub untuk ini papasan perang lho, ini dikasih zaman itu. Diambil nggak ada salahnya dan ini perusahaan, perusahaan sehat," ucapnya.
Wagub DKI Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan pendapatan Delta Djakarta Tbk tidaklah besar. Sandiaga menyebut pendapatan sebesar Rp 48 triliun bisa didapatkan dengan mudah.
Sandiaga menjelaskan, bila saham milik Pemprov DKI dijual, akan didapatkan dana Rp 1 triliun. Dana Rp 1 triliun tersebut bila didepositokan dapat menghasilkan rata-rata Rp 40 miliar.
"Let's say, konservatif, dapat Rp 1 triliun. Kita depositoin. Sekarang bunga kalau deposito berapa? Bunga yang tertinggi? Empat persen. Empat persen ya kurang-lebih. Nggak ngapain-ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. Itu finance one on one," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
(zak/hri)
"Pertanyaan saya, kalau dia mau melepas, mau tidak ada minuman keras? Dihapus saja, jangan dijual, tutup perusahaannya saja. Pabriknya ditutup saja kalau mau bercerita tentang 'saya melihat haram'," kata Prasetio di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).
Prasetio menilai Delta Djakarta merupakan perusahaan yang sehat. Karena itu, Prasetio mempertanyakan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta.
"Ini bukan bicara haram atau tidak haram. Ini bicara kita dapat papasan perang dari zaman Jepang, Belanda, terus diserahkan ke DKI Jakarta. Dan ini perusahaan sehat dan Tbk lho," terang Prasetio.
Menurut politikus PDIP itu, tidak ada salahnya kalau Anies mengurungkan niat melepas saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Selain sehat, PT Delta Djakarta adalah perusahaan yang sudah go public.
"Sekarang begini, kalau masalah Delta saya cuma bisa meminta kepada Pak Gubernur dan Wagub untuk ini papasan perang lho, ini dikasih zaman itu. Diambil nggak ada salahnya dan ini perusahaan, perusahaan sehat," ucapnya.
Wagub DKI Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan pendapatan Delta Djakarta Tbk tidaklah besar. Sandiaga menyebut pendapatan sebesar Rp 48 triliun bisa didapatkan dengan mudah.
Sandiaga menjelaskan, bila saham milik Pemprov DKI dijual, akan didapatkan dana Rp 1 triliun. Dana Rp 1 triliun tersebut bila didepositokan dapat menghasilkan rata-rata Rp 40 miliar.
"Let's say, konservatif, dapat Rp 1 triliun. Kita depositoin. Sekarang bunga kalau deposito berapa? Bunga yang tertinggi? Empat persen. Empat persen ya kurang-lebih. Nggak ngapain-ngapain saja kita terima Rp 40 miliar per tahun. Itu finance one on one," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
(zak/hri)
saham anker bir
anker bir
pt delta djakarta tbk
pemprov dki lepas saham delta djakarta
anies baswedan
sandiaga uno
