Semua Fraksi DPR Setujui Kenaikan Tunjangan & Studi Banding

Jakarta - Meskipun ditentang oleh banyak kalangan mengenai rencana kenaikan tunjangan operasional bagi para anggota DPR dan studi banding ke luar negeri, tidak menyurutkan semangat para anggota DPR untuk 'memperjuangkan' hal itu.Rapat pimpinan (Rapim) DPR akhirnya menyepakati usulan penambahan anggaran DPR termasuk dana operasional yang telah dikaji Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Rapim juga menyepakati untuk meneruskan rencana studi banding Badan Legislasi (Baleg) dan BURT ke beberapa negara. "Fraksi-fraksi termasuk PKS menyetujui usulan itu. Kalau mencukupi ya dipenuhi, kalau tidak ya disesuaikan dengan keuangan negara," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan dalam jumpa pers di DPR RI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2005). Agung ditemani oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Asep Ruchimat, Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis, dan Kepala Sekjen DPR RI Faisal Djamil.Studi banding, lanjut Agung, dinilai bermanfaat untuk membangun hubungan bilateral dan meningkatkan kinerja anggota dewan. Namun, Rapim meminta Baleg dan BURT untut mempertimbangkan adanya rasionalisasi dan efisiensi. "Kalau perlu mengurangi jumlah orang dan waktunya. Tapi jangan dipaksakan kalau tidak memungkinkan," tambah Agung. Ketua BURT Asep Ruchimat menambahkan, penyusunan penambahan anggaran sudah disepakai pembahasannya bersama Sekjen DPR RI. "Sekarang posisinya di pemerintah, apakah akan dibahas bersama dengan panitia anggaran," paparnya.Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis menjelaskan, rapat pendahuluan panitia anggaran yang membahas RUU APBN 2006 telah sampai pada pagu indikatif. Anggaran DPR untuk tahun 2005 sebesar Rp 835 miliar. Anggaran ini akan mengalami kenaikan pada tahun 2006 sebesar 1,60 triliun. Berarti ada kenaikan sebesar Rp 250 miliar.Hal ini, lanjut Emir, masih bersifat usulan. Saat ini, baru kenaikan gaji PNS sebesar Rp 4,6 triliun yang sudah diputuskan. Mengenai rencana kenaikan gaji bagi lembaga tinggi negara lainnya, Emir menjawab, rencana itu masih akan dibahas pada Agustus depan. "Semua masih pagu indikatif. Kita mesti lihat kepastian dan kemungkinan dalam waktu dekat.Keadaaan ekonomi global menjadikan kemampuan keuangan negara jadi berubah-ubah," jelasnya.Rapim ini juga menyepakati usulan keikutsertaan anggota DPD secara keseluruhan dalam paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2005. Paripurna juga akan mengundang lembaga-lembaga tinggi lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Keuangan, para menteri, dan duta besar negara sahabat. "Semua akan diundang dalam paripurna pembukaan masa sidang 2005/2006 dan sekaligus pengantar RAPBN 2006 dan nota keuangan oleh Presiden," demikian Agung. (atq/)