Dukung Standardisasi Mubalig, JK: Bila Dibiarkan Bisa Sembarangan

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan pentingnya standardisasi dai dan mubalig yang akan disusun oleh MUI dan Kementerian Agama. Jika tidak dibuat standardisasi dengan kode etik, mubalig atau dai yang tidak memiliki pengetahuan yang baik bisa memberi materi ceramah yang sembarangan.

"Maka upaya untuk mendaftarkan, memberikan pendaftaran kepada para dai (mubalig), itu tentu suatu ide yang baik walaupun tentu harus diatur lebih baik lagi. Saya katakan, bahwa nanti yang mengatur (standardisasi) itu atau kumpulan, perhimpunan daripada dai, mubalig-mubalig, ada ikatan dai, ada ikatan mubalig, macam-macam lah," ujar JK dalam sambutannya di acara buka puasa bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wapres, Jalan Medan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan bertugas menyusun kode etik untuk para mubalig, dan apa yang harus dilakukan para dai dan mubalig.

"Jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang, tapi bertanggung jawab. Sama dengan ikatan dokter lah, sama dengan wartawan, silahkan menulis, tapi ada kode etiknya, silakan mengkritik orang tapi caranya, itu yang kita harapkan," katanya.

Baca juga: JK: Ada 800.000 Masjid-Musala, Indonesia Butuh 300.000 Dai

Untuk itu setiap mubalig tidak boleh sembarangan menyampaikan ceramahnya. Apabila ada mubalig yang tidak matang ilmunya, maka dikhatirkan akan memecah belah bangsa.

"Kalau dibiarin sembarang apa saja, apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam tentunya, maka bisa memecah belah bangsa ini. Memakai masjid sebagai tempat pertarungan politik, tentu kita tidak inginkan," ucapnya.

"Karena itulah kita setuju ide (standardisasi mubalig), kita ingin mencoba, saya sebagai wapres juga menyarankan perubahan yang baik, tetap lebih besar lagi bukan yang 200, ratusan ribu yang kita daftar lewat dewan orgnisasi yang bertanggung jawab kepada etika," imbuhnya.

JK mengingatkan, segala sesuatunya harus menggunakan etika. Tidak ada yang dapat bebas dengan keinginannya.

"Karena tidak ada orang bebas, semua orang berpikir hak asasi manusia, ya memang hak asasi untuk mendapat pendidikan, hak asasi untuk macam-macam, hak asasi untuk berusaha, tapi salah satu hak asasi adalah hak taat kepada hukum, itu kewajiban hak asasi taat kepada hukum tidak boleh orang berbuat sesuatu alasannya ham, tapi melanggar hukum," jelasnya.

Baca juga: Usul JK: Ikatan Mubalig Seleksi Orang, MUI-Kemenag Buat Kode Etik

Untuk itu, materi ceramah yang memfitnah dan mengajarkan untuk memberontak kepada negara adalah pelanggaran pidana. Mubalig dan dai tidak boleh bebas dari itu.

"Tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas-bebasnya, karena itulah tentu kita harus bertanggung jawab, dewan masjid untuk memberikan arahan, memberikan kode etiknya, dan memberikan suatu tentu kita akan menerbitkan buku cara-cara isi khotbah yang baik. Bukan berarti sama seperti Malaysia, semua mendukung pemerintah tidak, boleh saja mengkritik pemerintah selama itu kritik yang baik," tuturnya.

Masjid dikatakan JK harus menjadi bagian dari tenun kebangsaaan. Banyak masalah yang terjadi jika masjid tidak ikut menenun kebangsaan.

"Seperti kita tau bagaimana kalau ideologi bergeser, luar biasa. Menjadi berita besar di dunia, bukan saja di Indonesia, bagaimana sekeluarga di Surabaya bisa mengebom, bagaimna bisa terjadi anak 10 tahun itu ikut bapak ikut ibu. Pertama kali terjadi di dunia ini, idoleogi apa yang beredar, pengurus masjid tentu bertanggung apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, karena itu masjid juga harus menciptakan kedamaian pada kita semuanya," ungkapnya. (nvl/dnu)