DetikNews
Jumat 25 Mei 2018, 14:28 WIB

UU Antiterorisme Bisa Jerat 'Alumni' Pelatihan Teror Luar Negeri

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
UU Antiterorisme Bisa Jerat Alumni Pelatihan Teror Luar Negeri Foto ilustrasi: DW (News)
Jakarta - Salah satu aturan baru yang ada di UU Antiterorisme yang baru saja disahkan adalah terkait seseorang yang pernah terafiliasi dan mengikuti pelatihan militer di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk melakukan aksi terorisme bisa di kenakan pidana. Hal itu tertuang dalam pasal 12B UU Antiterorisme.

Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i menjelaskan, setiap orang yang pernah berangkat ke negara konflik seperti Suriah akan diasesmen terlebih dahulu. Jika benar bahwa orang tersebut 'alumni' pelatihan teror dan orang tersebut terbukti akan melakukan aksi terorisme di Indonesia, maka bisa dikenakan pidana.



"Yang melakukan asesmen ini adalah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Kalau kemudian dia memang belum terpapar mungkin bisa diikut sertakan di dalam program kontra radikalisasi. Tapi kalau memang dia terpapar dia bisa diikutkan dalam program deradikalisasi. Tapi kalau memang dia terbukti telah melakukan kejahatan dan akan melakukan kejahatan, ini baru dikenakan hukuman," kata Syafi'i, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).



Sementara, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan, UU Antiterorisme memang dapat menjerat seseorang yang baru kembali dari negara konflik ke Indonesia. Terkait teknis pemidanaannya, Yasonna menyerahkan ke kepolisian.

"Kalau dia balik kan berarti dia event-nya di situ. Jadi nanti kita lihat. Teknik penyidikannya, biar lah Polri yang mengaturnya. Nanti kita lihat aja teknisnya, kita serahkan ke polisi," pungkas politikus PDIP itu,

Yasonna memastikan aturan tersebut tidak akan melanggar prinsip-prinsip HAM. Pemerintah dan penegak hukum, kata Yasonna, akan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.



"Kita harap, kita tetap menjunjung HAM. Dalam pandangan pemerintah juga, Pak Presiden yang saya wakili, juga sebut secara tegas bahwa penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi HAM," pungkasnya.

Berikut bunyi Pasal 12B ayat 1:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.



(dnu/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed