Jumat 25 Mei 2018, 09:18 WIB
DPR Resmi Tetapkan Pimpinan BAKN yang Dikoordinir Utut Adianto
Wakil Ketua DPR Utut Adianto (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) resmi memiliki struktur kepemimpinan. BAKN merupakan badan baru di DPR yang dibawahi Wakil Ketua DPR Utut Adianto.
Politikus PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo terpilih menjadi ketuanya. Pemilihan Eddy diputuskan langsung oleh Utut dalam rapat. Penetapan ini akan dilakukan Jumat, (25/5/2018).
Dalam keterangannya, Kamis (24/5/2018), Andreas menerangkan berbagai tugas BAKN. BAKN akan menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR sebelum melaporkannya ke komisi-komisi di DPR.
"BAKN menindaklanjuti pembahasan di komisi terhadap temuan BPK atas permintaan komisi dan memberikan masukan kepada BPK dalam rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan," kata Andreas.
Sementara itu, Utut mengatakan, peran BAKN harus optimal. Utut menekankan kalau BAKN harus jeli dalam mengawasi keuangan negara.
"Pimpinan DPR mendukung penuh keberadaan BAKN. Lembaga ini juga bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti, sesuai dengan Pasal 112E UU No 2 tahun 2018 tentang MD3," kata Utut.
BAKN resmi dibentuk DPR dalam rapat paripurna 20 Maret 2018. Rapat paripurna kala itu juga merupakan pelantikan Utut sebagai Wakil Ketua DPR.
Berikut struktur pimpinan BAKN DPR:
Ketua: Andreas Eddy Susetyo MM (F-PDIP)
Wakil Ketua: Andi Achmad Dara (F-Golkar)
Wakil Ketua: Wilgo Zainar (F-Gerindra)
(gbr/rvk)
Politikus PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo terpilih menjadi ketuanya. Pemilihan Eddy diputuskan langsung oleh Utut dalam rapat. Penetapan ini akan dilakukan Jumat, (25/5/2018).
Dalam keterangannya, Kamis (24/5/2018), Andreas menerangkan berbagai tugas BAKN. BAKN akan menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR sebelum melaporkannya ke komisi-komisi di DPR.
"BAKN menindaklanjuti pembahasan di komisi terhadap temuan BPK atas permintaan komisi dan memberikan masukan kepada BPK dalam rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan," kata Andreas.
Sementara itu, Utut mengatakan, peran BAKN harus optimal. Utut menekankan kalau BAKN harus jeli dalam mengawasi keuangan negara.
"Pimpinan DPR mendukung penuh keberadaan BAKN. Lembaga ini juga bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti, sesuai dengan Pasal 112E UU No 2 tahun 2018 tentang MD3," kata Utut.
BAKN resmi dibentuk DPR dalam rapat paripurna 20 Maret 2018. Rapat paripurna kala itu juga merupakan pelantikan Utut sebagai Wakil Ketua DPR.
Berikut struktur pimpinan BAKN DPR:
Ketua: Andreas Eddy Susetyo MM (F-PDIP)
Wakil Ketua: Andi Achmad Dara (F-Golkar)
Wakil Ketua: Wilgo Zainar (F-Gerindra)
(gbr/rvk)
