Kamis 24 Mei 2018, 23:59 WIB
Jimly Sarankan Kemenag Buat Database Seluruh Dai
Jimly Asshiddiqie (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai Kemenag tidak perlu membuat daftar penceramah yang direkomendasikan. Kemenag lebih baik membuat database seluruh dai di Indonesia untuk kepentingan modernisasi dakwah.
"Lebih baik bikin database dakwah menyeluruh. Tapi database itu untuk pendataan, bukan untuk tujuan politik jangka pendek," kata Jimly di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
"Itu untuk modernisasi manajemen dakwah. Jadi data ulama dan mubalig itu harus ada, seluruhnya. Jangan cuma 200 dan dibikin tergesa-gesa untuk Ramadan," tuturnya.
Ia menyarankan agar pembuatan database dakwah ini tidak terbatas pada 200 mubalig saja. Namun juga harus mengakomodasi data dari seluruh aspek dakwah.
"Padahal kebutuhan administrasi itu mendesak, penting. Jadi dibikin pendataan. Tapi bukan cuma jumlah masjidnya berapa, data jemaahnya berapa. Bagaimana tingkat pendidikannya, tingkat sekolahnya. Ulamanya, lalu mubalignya. Lalu tingkat pendidikannya seperti apa gitu, jadi menyeluruh," ucap dia.
Ia berpendapat daftar mubalig yang dirilis Kemenag dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Menurutnya, seolah-olah menimbulkan kesan ingin mengontrol para mubalig.
"Karena seolah-olah ini mau mengontrol. Nah, itu persepsi publik jadi reaksi negatif," kata Jimly.
(mei/rvk)
"Lebih baik bikin database dakwah menyeluruh. Tapi database itu untuk pendataan, bukan untuk tujuan politik jangka pendek," kata Jimly di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
"Itu untuk modernisasi manajemen dakwah. Jadi data ulama dan mubalig itu harus ada, seluruhnya. Jangan cuma 200 dan dibikin tergesa-gesa untuk Ramadan," tuturnya.
Ia menyarankan agar pembuatan database dakwah ini tidak terbatas pada 200 mubalig saja. Namun juga harus mengakomodasi data dari seluruh aspek dakwah.
"Padahal kebutuhan administrasi itu mendesak, penting. Jadi dibikin pendataan. Tapi bukan cuma jumlah masjidnya berapa, data jemaahnya berapa. Bagaimana tingkat pendidikannya, tingkat sekolahnya. Ulamanya, lalu mubalignya. Lalu tingkat pendidikannya seperti apa gitu, jadi menyeluruh," ucap dia.
Ia berpendapat daftar mubalig yang dirilis Kemenag dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Menurutnya, seolah-olah menimbulkan kesan ingin mengontrol para mubalig.
"Karena seolah-olah ini mau mengontrol. Nah, itu persepsi publik jadi reaksi negatif," kata Jimly.
(mei/rvk)
