.webp)
"Saya sejak minggu lalu sudah mengingatkan tarik daftar itu dan minta maaf. Karena membuat kegaduhan luar biasa. Kok kebijakan belah bambu yang membuat kegaduhan diteruskan? Hentikan. Pancasila itu menyatukan, bukan memecah-belah begini," kata Zulkifli kepada wartawan, Kamis (24/5/2018).
Zulkifli mempertanyakan sampai berapa banyak mubalig yang akan didaftar oleh Kemenag. Dia juga mempertanyakan berapa banyak uang negara yang dihabiskan untuk proses administrasi penambahan daftar itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebuah kebijakan harus berorientasi jangka panjang dan efisien secara anggaran. Di tangan yang salah, daftar rekomendasi tersebut bisa dijadikan alat melakukan persekusi oleh kelompok tertentu terhadap mubalig yang tidak ada dalam daftar. Padahal belum tentu mubalig yang tidak terdaftar memiliki sikap anti-Pancasila dan anti pemerintah dan bisa saja mereka tidak ada dalam daftar karena kelambanan administrasi birokrasi Kemenag. Lalu mau berapa miliar rupiah uang negara yang dihabiskan untuk proses administrasinya," ujar eks Menhut ini.
Baca juga: MUI: Akan Ada Musyawarah Bahas Rekrutmen Dai |
Zulkifli meminta pemerintah tidak terlalu mencurigai umat Islam secara berlebihan. Warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya, selama itu masih berada dalam koridor hukum dan aturan.
"Kalau ada yang salah, ada hukum, ada aparat, tangkap. Biarlah masyarakat menentukan siapa yang ingin mereka undang. Jadi kalau diteruskan seperti ini, maka saling curiga dan kegaduhan akan terus, apalagi kita masuk bulan suci Ramadhan, masuk tahun politik," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama akan menambah daftar rekomendasi penceramah yang saat ini berjumlah 200 nama. Penambahan itu akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam lainnya. (tor/van)
