2 Syarat dari Ganjar Agar Pabrik Semen Rembang Bisa Beroperasi

Jakarta - Calon Gubernur Jawa Tengah Incumbent, Ganjar Pranowo menawarkan sejumlah syarat terkait kehadiran pabrik semen di Rembang yang menuai protes keras. Syarat dimaksud diharapkan dapat menjadi solusi moderat bagi masyarakat sekitar maupun pengelola pabrik.

"Ini kan, maaf, seperti anak hasil hamil di luar nikah. Lalu mau digugurkan atau dinikahkan? Selalu ada dilema seperti itu," kata dia dalam wawancara d'Candidate detikcom yang tayang Rabu (23/5/2018).

Ganjar mengaku telah mengajukan permintaan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno agar 5 persen untuk warga Rembang. Hal itu diluar dana CSR, prioritas rekrutmen bari warga sekitar untuk bekerja di pabrik, maupun prioritas menjadikan tambang-tambang tradisional sebagai mitra, dan berbagai bantuan perbaikan infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Selain itu, dia juga meminta agar ada tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai komisaris perusahaan.

"Kehadiran komisaris dari tokoh warga ini dapat menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan warga. Tapi ini belum disetujui, kalau saham yang lima persen sudah deal, dipenuhi," kata Ganjar.

Baca juga: Ganjar Pranowo Ungkap Titipan ke Staf untuk Blokir Akun Radikal

Saham lima persen ini rencananya akan dikelola oleh enam desa yang terdampak langsung melalui badan usaha milik desa (BUM Des). Sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan berupa CSR ataupun politik karikatif semacam pemberian sembako, tetapi juga deviden yang pada gilirannya dapat untuk membangun daerah mereka.

Di luar solusi tersebut, operasional pabrik semen itu masih terkendala kajian lingkungan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pada bagian lain, Ganjar menyampaikan klarifikasi terkait tudingan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) beberapa waktu lalu, bahwa dirinya menerbitkan banyak izin pabrik semen menjelang berlaga di Pilkada. Dia menegaskan, selama menjadi gubernur sejak 2013, tak pernah menerbitkan satu izin pun pembangunan pabrik semen.

"Rencana yang diajukan di Wonogiri itu sampai sekarang tak berjalan karena saya tak izinkan mereka mengubah peruntukan tata ruang. Begitu juga pabrik semen di Gombong setelah diuji ternyata gagal sehingga tak mendapatkan rekomendasi," paparnya. Kalau pun ada izin terkait galian, hingga setahun terakhir cuma ada 22 izin. "Itu pun untuk urugan karena ada proyek tol," imbuhnya. (ayo/fjp)