DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 23:07 WIB

GP Ansor: Perlu Diwaspadai Banyak ASN Terpapar Ideologi Radikal

Rina Atriana - detikNews
GP Ansor: Perlu Diwaspadai Banyak ASN Terpapar Ideologi Radikal Lokasi bom bunuh diri di Surabaya (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai banyak aparatur sipil negara (ASN) yang telah terpapar ideologi radikal. Sejumlah ASN dinilai tak percaya adanya aksi teror yang terjadi belakangan ini.

"Yang juga perlu diwaspadai adalah banyak birokrat atau ASN yang telah terpapar paham dan ideologi intoleran dan radikal. Para ASN bisa kita amati di media sosial, banyak yang tidak percaya terhadap aksi teroris di beberapa tempat belakangan ini," kata pengamat terorisme yang juga Komandan Densus 99 GP Ansor Nuruzzaman.

"Kalau pemerintah menutup mata, selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang peperangan. Maka harus serius kalau mau menangani terorisme mulai hulu atau akarnya sampai hilir. Jangan hanya melakukan penindakan pada pelaku teror, tapi juga membersihkan akarnya. Nah, ini momentum bersih-bersih virus intoleransi di tengah kehidupan kita," jelasnya.


Menurut Nuruzzaman, data banyaknya ASN yang terpapar paham radikalisme ditemukan saat GP Ansor melakukan survei mandiri dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Survei dilakukan dengan mengamati pemberitaan yang ada, media sosial, hingga isi ceramah di masjid-masjid kementerian dan BUMN.

"Intoleransi adalah bibit dari radikalisme dan terorisme. Makanya harus dikikis habis kalau mau negara aman dari terorisme. Teroris yang ditangkap di Riau mengaku memperoleh dana dari pegawai BUMN. Ini kan miris. Dan memang benar. Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," ujarnya.

Nuruzzaman menambahkan, pemerintah harus mendorong agar revisi UU Antiterorisme segera disahkan dan melakukan pemetaan potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pemetaan dilakukan berdasarkan wilayah, tokoh, dan potensi kekerasan di daerah.

Sementara itu, terhadap para pelaku dan keluarganya, GP Ansor menganjurkan agar dilakukan deradikalisasi. "Langkah ini kita sebut sebagai post-radicalism. Bagaimana membimbing pelaku atau keluarga pelaku agar kembali ke kehidupan yang benar. Ini berat," pungkasnya.


Terkait keterlibatan ASN ini, sebelumnya istri terduga teroris yang ditembak mati Tim Densus 88 Antiteror di Sidoarjo merupakan PNS Kemenag Surabaya. Kemudian ada juga satu terduga teroris yang ditangkap di Probolinggo, Harit S Arifin (39), yang merupakan PNS yang berprofesi sebagai guru.

Selanjutnya dua terduga teroris asal Pekanbaru yang ditangkap di Palembang mengaku diberi ongkos oknum pegawai BUMN. Polisi akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengejar pegawai BUMN berinisial D tersebut.

"Kata mereka, dapat ongkos dari seorang pegawai PLN di Riau berinisial D. Sampai saat ini masih kami dalami dan kordinasi dengan PPATK untuk mengetahui apakah itu dana pribadi atau tidak," kata Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain saat ditemui di Mapolda Sumsel, Rabu (16/5).
(rna/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed