Soal RUU Antiterorisme, HNW: Kemenkum HAM Berkali-kali Minta Tunda

Jakarta - Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid tak setuju jika pemerintah menuding DPR kerap menunda pengesahan RUU Antiterorisme. Hidayat mengatakan, yang kerap menunda agar RUU tersebut segera disahkan adalah dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kemenkum HAM.

"Faktanya revisi terjadi kelambatan karena bukan karena maunya DPR, tapi itu karena maunya Kemenkum HAM yang berkali-kali menyurati DPR agar terjadi penundaan, penundaan, dan penundaan," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Kapolri Minta Revisi UU Antiterorisme Dipercepat, Ini Alasannya

Ia melanjutkan, terhambatnya pengesahan RUU Terorisme diharapkan tidak menghambat kinerja aparat keamanan dalam menyelesaikan tindakan terorisme. Hidayat menuturkan, aparat keamanan masih bisa menindak terorisme dengan leluasa meski RUU Terorisme belum rampung.

"Dan ternyata mereka (polisi) sudah banyak menangkap dan bahkan menembak mati juga. Sehingga karenanya jangan kemudian isu ini digeser menjadi seolah-olah ini semua terjadi gara-gara revisi RUU belum selesai. Revisi RUU belum selesai pun polisi sudah bisa bekerja, jadi bekerjalah terus polisi jangan menambah polemik dengan permasalahakan terkait dengan revisi," tuturnya.

Baca juga: Janji demi Janji Pemerintah-DPR Selesaikan RUU Antiterorisme

Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) jadi sorotan setelah terjadi kerusuhan di Mako Brimob dan rentetan teror bom di Surabaya. Seperti diketahui, muncul perdebatan soal proses penyelesaian UU ini.

Sebagian pihak menyalahkan DPR atas tertundanya penyelesaian UU tersebut. Namun DPR menegaskan pihak yang meminta pembahasan RUU itu ditunda adalah pemerintah.

"Terkait RUU Terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme. Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (14/5).

Baca juga: Polisi Gaet Kopassus dalam Operasi Antiterorisme

(yas/gbr)