DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 16:23 WIB

Dipolisikan Bawaslu, PSI Siap Melawan Secara Hukum

Yulida Medistiara - detikNews
Dipolisikan Bawaslu, PSI Siap Melawan Secara Hukum Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu meneruskan kasus dugaan iklan kampanye di luar jadwal oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri. PSI menyatakan mereka siap melakukan perlawanan secara hukum.

"Sebagai partai anak muda, kami sangat taat hukum. Oleh karena itu, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kami merasa kecewa dan prihatin terhadap putusan yang dikeluaran Bawaslu. Karena itu, kami akan melakukan perlawanan terhadap keputusan tersebut melalui prosedur hukum sesuai UU," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantornya, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).


Pria yang akrab disapa Toni itu menyatakan PSI siap mengikuti proses hukum di kepolisian dengan menyiapkan sejumlah ahli. Selain itu, dia akan mengajukan gugatan judicial review mengenai makna 'citra diri' pada Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

"Yang pasti, jalani proses hukum di kepolisian dan akan mengajukan judicial review tentang makna 'citra diri' kepada MK. Terdekat, ya proses di kepolisian karena proses 14 hari," ucap Toni.

Ia mengatakan materi yang ada di dalam iklan tersebut bukanlah kampanye. Sebab, definisi kampanye berdasarkan Pasal 274 UU Pemilu, menurutnya, ialah memaparkan visi-misi dan program partai.

"Materi kami tidak memuat visi-misi serta program partai. Padahal itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu," kata Toni.


Ia mengatakan materi iklan itu adalah wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Selain itu, di dalam iklan itu, disebutkan Toni juga tidak ada anjuran atau ajakan memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk bertanggung jawab," ucap Toni.

Sebelumnya, Bawaslu meneruskan laporan dugaan pidana pemilu terkait iklan kampanye di luar jadwal PSI.


Dua pengurus PSI, yakni Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna, dilaporkan terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye di luar jadwal yang dipasang di media cetak. Keduanya dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

PSI diduga melakukan iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di media massa cetak. Iklan yang dibuat memuat tulisan 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo'. Dalam iklan ini, ditampilkan pula foto Jokowi, lambang PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024.

Berdasarkan Peraturan KPU No 5 Tahun 2018, disebutkan waktu pendaftaran calon presiden ke KPU adalah 4-10 Agustus 2018. Sedangkan masa kampanye pilpres baru akan dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
(yld/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed