DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 13:23 WIB

Pasukan 'Super Elite' TNI Berantas Teroris, Ini Catatan Komnas HAM

Jabbar Ramdhani - detikNews
Pasukan Super Elite TNI Berantas Teroris, Ini Catatan Komnas HAM Peresmian Koopssusgab oleh Moeldoko pada 2015 lalu di Monas (Foto: dok. detikcom)
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengaktifkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk bersama Polri memberantas terorisme. Komnas HAM memandang keterlibatan TNI belum dibutuhkan karena tindak pidana terorisme masuk ranah Polri.

"Komnas HAM masih memandang untuk penanggulan tindak pidana terorisme masih jadi ranah kepolisian. Artinya, peran TNI belum dibutuhkan," kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi detikcom, Kamis (17/5/2018).


Menurutnya, jika ingin ada keterlibatan TNI, maka hal itu mesti di atur di dalam undang-undang (UU). Hanya saja, UU yang dimaksudnya bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiteroris).

"Harusnya ada UU sendiri. Atau bisa lewat UU TNI. Tapi tidak lewat UU Tindak Pidana Terorisme karena itu tindak pidana. Kalau tindak pidana kan ranah kepolisian," ujar Beka.

Selain masuk ranah kepolisian, Beka khawatir timbulnya tindakan kesewenang-wenangan yang dapat berakibat pelanggaran HAM. Saat ini Komnas HAM juga masih menunggu legalitas Koopssusgab yang telah diaktifkan Jokowi.


Beka mengatakan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebetulnya sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI. Namun jika ada lembaga baru--misal Koopssusgab--yang dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, hal itu perlu diatur lebih rinci.

Pasukan 'Super Elite' TNI Berantas Teroris, Ini Catatan Komnas HAMAnggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus terorisme oleh TNI mesti diatur agar hal itu bisa dijamin. Komnas HAM sendiri memandang mereka masih dapat mengawasi keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Komnas HAM juga meminta TNI tak dilibatkan secara permanen dalam pemberantasan terorisme. Keterlibatan TNI mesti memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu.


"Bagaimana keterlibatan TNI? Kalau misalnya badan khusus, harus diatur misalnya lewat UU Operasi Militer selain Perang atau lewat Peraturan Pemerintah. Dan pelibatan itu harus insidental, tidak permanen, yang disesuaikan dengan eskalasi yang sama. Apakah bisa ditangani aparat penegak hukum atau tidak," ungkapnya.

Sebelumnya, Komnas HAM memberi catatan soal waktu penangkapan dan penahanan. Ada ketentuan bahwa jangka waktu penangkapan adalah 14 hari, bisa diperpanjang tujuh hari, sehingga total menjadi 21 hari. Menurut Komnas HAM, aturan di UU Terorisme ini rawan pelanggaran HAM.

Selain itu, aparat juga perlu memberitahu lokasi penahanan dari terduga teroris yang ditangkap. Menurut Beka, hal ini sebagai bagian dari upaya menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus terorisme.


"Ya, (pemberitahuan lokasi penahanan) itu kepada keluarga. Bukan kepada publik. Agar transparan dan akuntabel," kata Beka.

Sebelumnya diberitakan, Koopssusgab sudah direstui Jokowi tanpa menunggu revisi UU Antiterorisme rampung. Setelah itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai orang yang meresmikan kembali Koopssusgab.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," ujar Moeldoko.


Koopssusgab sendiri diresmikan pada 9 Juni 2015 lalu di Monas, Jakarta Pusat. Saat itu, pasukan 'super elite' yang berasal dari matra TNI AU, TNI AD, dan TNI AL. Moeldoko ketika itu menjabat sebagai Panglima TNI.

Namun polisi mengatakan unsur TNI sudah terlibat dalam perburuan teroris di lapangan. Polisi mengaku sudah menggandeng Kopassus dalam penggerebekan teroris.

"Sudah bekerja sama dengan Brimob di lapangan untuk penggerebekan-penggerebekan. Saya lupa tadi sampaikan bahwa kami sudah kerja sama dengan Kopassus. Penangkapan-penangkapan itu sudah melibatkan Kopassus," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2018) kemarin.


Begini video tentang Tangani Terorisme, DPR: Kerja sama TNI-Polri Sangat Dianjurkan
(jbr/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed