DetikNews
Rabu 16 Mei 2018, 08:56 WIB

PPP Bela Jokowi yang Disebut Fadli Zon Sebar Hoax RUU Terorisme

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
PPP Bela Jokowi yang Disebut Fadli Zon Sebar Hoax RUU Terorisme Foto: dok. Pribadi
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo telah menyebarkan hoax perihal pembahasan RUU Terorisme di DPR, karena menerima informasi yang salah. PPP, sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah, membela Jokowi.

"Pernyataan Presiden tersebut sama sekali bukan hoax. Di situ kan jelas bahwa 'DPR dan kementerian terkait'," kata Waketum PPP Arwani Thomafi saat dihubungi, Rabu (16/4/2018).


Arwani mengatakan pernyataan Jokowi tak bermaksud untuk melempar bola panas pembahasan RUU Terorisme ke DPR. Dia menegaskan pemerintah juga tetap puya andil, sebab RUU itu harus disepakati bersama.

"Presiden menyebut kedua belah pihak. Bukan hanya menunjuk DPR saja. Artinya Presiden menegaskan bahwa pembahasan sebuah RUU itu melibatkan DPR dan Presiden. Dan harus disetujui bersama," papar dia.


Selain itu, Arwani juga menyebut Jokowi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Perppu tentang Terorisme apabila DPR dan Pemerintah tak menemui kata sepakat. Kewenangan pembentukan Perppu itu, disebut Arwani, merupakan hak konstitusional Presiden.

"Nah, pembahasan RUU Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang ini memang belum menemukan persetujuan di antara keduanya. Belum selesai. Sedangkan kebutuhan akan UU itu saat ini dirasa amat sangat mendesak. Sehingga jika DPR dan Presiden tidak kunjung mencapai persetujuan bersama maka Presiden atas dasar situasi yang genting sekarang ini akan menggunakan kewenangannya mengeluarkan Perppu," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengatakan rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu atas UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak tepat. Menurut Fadli, Jokowi menerima informasi yang salah soal pembahasan RUU Terorisme di DPR.

"Presiden jangan menyebarkan hoax, seolah-olah itu dari DPR. Itu info yang masuk kepada presiden info yang salah. Dan itu harus dikoreksi," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Pernyataan Fadli itu disampaikan untuk menanggapi Jokowi yang meminta DPR segera merampungkan revisi UU Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018. Jika belum kelar, Jokowi bahkan mengancam akan mengeluarkan perppu.

"DPR dan kementerian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme, yang juga kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu, sudah dua tahun untuk segera diselesaikan secepat-cepatnya, Juni yang akan datang karena ini merupakan payung hukum yang penting bagi aparat Polri untuk bisa menindak tegas dalam pencegahan maupun dalam tindakan," kata Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5).


(knv/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed